REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan telah mengirim surat imbauan kepada TNI dan Polri untuk tidak menyewakan gedung miliknya digunakan sebagai tempat kampanye politik guna menjaga netralitas. Tjahjo mengatakan, netralitas TNI dan Polri sangat diperlukan untuk mensukseskan Pemilu.

"Saya telah surati, gedung milik TNI dan Polri mohon tidak disewakan untuk kampanye. Semuanya telah sepakat, sudah dibuat surat ke Kepala Staf Angkatan dan Kapolri," katanya usai pemaparan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2018 di Cilangkap, Selasa.

Ia mengatakan, hal ini ditempuh untuk menjaga netralitas TNI dan Polri sehingga tidak dimanfaatkan. Netralitas TNI dan Polri sangat diperlukan untuk menjadikan pemilu sukses terselenggara. Selain itu, menurut dia, pihaknya juga telah menyurati pemerintah daerah bahwa petahana tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas dan fasilitas negara dalam kampanye.

Sementara itu, dalam pemaparan di rapat pimpinan TNI-Polri, ia mengatakan KTP elektronik telah mencapai 97 persen, dan diharapkan dapat tuntas pada pertengahan 2018. Ia mengharapkan dengan tuntasnya KTP elektronik juga akan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap penyelenggaraan pemilu baik pemilihan kepala daerah serentak 2018, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2019. "Kami optimis pilkada serentak berjalan dengan baik sampai pilpres dan pileg," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika