REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai penunjukan pelaksana tugas (Plt) gubernur dari Polri dalam masa pilkada 2018 justru akan membebani presiden. Sebelumnya dua jenderal polisi rencananya akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara.

"Kalau nanti kinerjanya kurang baik dan terjadi situasi kurang kondusif, maka Presiden yang akan menjadi sasaran protes publik," katanya, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (25/1).

Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, dua perwira tinggi Polri tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat serta Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatra Utara. Polri, kata dia, masih menunggu surat resminya dari Menteri Dalam Negeri untuk memastikan siapa yang akan menduduki jabatan sementara tersebut.

Sementara itu, Zulkifli mengatakan baru mendengar informasi tersebut. Menurut Zulkifli, Hasan Jawa Barat dan Sumatra Utara adalah provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat, mengapa tidak menunjuk pejabat eselon satu dari Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, saat ini sudah memasuki tahun politik dan politik nasional menjadi dinamis. Untuk itu, bila hal itu benar nantinya, Zulkifli mempertanyakan keputusan Menteri Dalam Negeri yang kurang lazim dengan menunjuk personil dari Polri menjadi Plt gubenur tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika