REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Para dai di Sumatra Barat ikut bersuara menanggapi penangkapan kelompok penyebar hoaks MCA (Muslim Cyber Army) dalam grup The Family MCA. Kelompok ini disinyalir membuat pemberitaan hoaks serta menyebarkannya sebagai isu yang meresahkan masyarakat.
Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumatra Barat Urwatul Wusqa mengatakan, pada prinsipnya Islam sudah mengatur penggunaan media sosial (medsos). Islam, lanjutnya, mengajarkan masyarakat senantiasa ber-tabayyun dalam menanggapi setiap isu.
Tak hanya itu, Urwatul menegaskan bahwa Islam melarang umat menyebarkan berita bohong. Hanya saja dalam kasus penangkapan anggota MCA kali ini, Urwatul mengingatkan aparat kepolisian dan pemerintah untuk bersikap adil dan berimbang dalam melakukan penindakan.
Maksudnya, penindakan atas penyebar berita bohong atau hoaks jangan sampai terlihat 'berat sebelah' atau menyasar pihak yang berseberangan dengan pemerintah saja.
"Yang menarik, ketika dulu ada salah seorang pimpinan partai pernah berbicara tentang konteks umat Islam yang notabene adalah pelecehan, enggak pernah ditangkap. Namun umat Islam yang sampaikan, ada ibu-ibu, langsung ditangkap. Ada apa dengan pemerintah?" ujar Urwatul, Kamis (1/3).
Ia mengatakan, para ulama pun berpihak pada hukum. Artinya, bila memang terbukti bersalah maka proses hukum harus dijalani. Namun yang ia 'wanti-wanti' kepada pemerintah, jangan sampai satu kelompok dianggap salah sepenuhnya akibat adanya isu penyebaran hoaks saat ini.
Misalnya, ujar Urwatul, pandangan bahwa anti-NKRI yang seolah dibangun untuk umat Islam. Padahal menurutnya, umat Islam sudah banyak memberikan banyak halal dalam konteks persatuan.
"Jangan sampai terbentuk gambaran pemerintah berhadapan dengan umat Islam. Itu yang ingin kami hindari," katanya.
Menanggapi perkembangan isu belakangan, para dai akan berkumpul di Kota Padang, Sumatra Barat pada 2-4 Maret 2018 esok. Melalui Silaturahim Nasional (Silatnas) Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) 2018, ulama ingin membangun langkah yang sejalan dengan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika