REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penindakan operasi tangkap tangan (OTT) di Purbalingga Jawa Tengah pada Senin (4/6). Sebanyak empat orang sudah diamankan di Purbalingga dan sedang dilakukan pemeriksaan awal.
Ketua KPK Agus Rahardjo, membenarkan penindakan yang dilakukan oleh tim satgas KPk tersebut. "Betul ada giat di Jawa Tengah," kata Agus dalam pesan singkatnya Senin (4/6).
Sementara Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan dari empat orang yang diamankan termasuk diantaranya adalah kepala daerah Bupati, pihak swasta dan pejabat ULP serta satu orang ajudan.
"Jadi totalnya 4 orang kita amankan sekarang sudah bersama tim dan sedang dilakukan beberapa tindakan awal seperti pemeriksaan atau tindakan-tindakan yang lain," kata Febri.
Selain pemindakan di Purbalingga, ada pula tim lain secara paralel yang juga bergerak di Jakarta pada Senin (4/6) malam. Dari penindakan tersebuy ada pihak swasta yang diamankan sekitar 2 orang.
"Jadi totalnya sejauh ini ada enam orang tapi apakah nanti semuanya akan dibawa ke kantor KPK terutama yang di daerah nanti tergantung hasil pemeriksaan di lokasi atau di Purbalingga tersebut. Nanti akan disampaikan lagi. Tapi rencana akan dibawa malam ini ke kantor KPK untuk proses lebih lanjut," terang Febri.
Terkait uang yang diamankan, sambung Febri, sampai saat ini masih dalam proses penghitungan. Diduga telah terjadi transaksi terkait dengan proyek yang ada di Purbalingga.
"Jadi itu yang bisa disampaikan saat ini karena KUHAP memberikan waktu sekitar maksimal 24 jam sampai kami bisa menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut," ujar Febri.
Diketahui, Bupati PurbalinggaTasdi resmi menjabat sejak 15 Februari 2016. Sebelum menjabat orang nomor satu di Purbalingga, Tasdi merupakan Ketua DPRD Purbalingga dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.
Selain itu, Tasdi juga sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Purbalingga 2014-2015. Ia saat ini juga menduduki posisi Ketua DPC PDI Perjuangan Purbalingga periode 2015-2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika