REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distrik Halal Park akan berdiri di atas luas tanah 21 ribu meter persegi dengan konsep akulturasi budaya Indonesia dan nilai-nilai Islam. Pembangunannya melibatkan perusahaan BUMN, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) dan rampung pada 2020.

Kementerian BUMN ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi koordinator pelaksana tugas pembangunan Halal Park. Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan halal park merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri syariah.

Kedepannya, Halal Park akan menjadi pusat halal beragam sektor mulai dari makanan, fesyen, hingga keuangan syariah. Ia bisa menjadi destinasi domestik maupun internasional karena menawarkan beragam aktivitas. Mulai dari komersil, religius, hingga edukasi.

Inisiatif Halal Park muncul dari komunitas halal yang dipimpin oleh CEO dan Founder Hijup, Diajeng Lestari. Ia mengatakan Halal Park akan menjadi pusat atau sentralisasi dari industri halal mirip seperti sentralisasi fesyen di luar negeri, contoh Milan, Italia.

"Lokasinya yang terintegrasi memungkinkan para pelaku industri saling bertukar pikiran dan berinovasi untuk memajukan industri halal," kata dia dalam peresmian Halal Park, di Gelora Bung Karno, Selasa (16/4).

Bangunannya akan terdiri dari empat lantai. Terdiri dari tenant-tenant fesyen, makanan, sektor pariwisata halal, dan area untuk kreasi seni. Selain itu, Diajeng menambahkan, bangunan akan memiliki museum yang menyajikan sejarah Islam Nusantara sehingga bisa menjadi sarana edukasi.

Jokowi mengatakan investasi untuk pembangunan Halal Park berkisar Rp 250 miliar. Menurutnya, Indonesia memang butuh pusat industri halal mengingat perkembangannya yang pesat baik di dunia dan Indonesia.

"Kita angkat industri halal kita yang bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi. Halal Park akan menjadi stimulus bagi kreatifitas generasi muda dan ladang inovasi yang bisa membawa pada kesejahteraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika