REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemrintah Kabupaten Sleman, DIY, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) baru saja melakukan MoU. MoU dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) melalui sistem e-voting.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, ini merupakan salah satu perwujudan pengembangan e-Government di Kabupaten Sleman. Ia berharap, pilkades mampu terselenggara secara lebih sederhana.
"Lewat e-voting mudah-mudahan bisa kita laksanakan lebih simpel, akurasi lebih terjamin, dan ini tidak memberikan kesulitan bagi yang masug awam," kata Sri, di Ruang Rapat Bupati Sleman.
Terlebih, lanjut Sri, setelah pemungutan suara hasilnya bisa langsung dilihat tanpa perlu menghitung satu demi satu. Ini merupakan salah satu kelemahan pemilihan umum serentak yang masih ada sekarang.
Selain itu, pelaksanaan e-voting tidak akan menggunakan jaringan internet umum dan bersifat offline. Ini mengurangi kekhawatiraan atas titik-titik lemah seperti serangan peretas (hacker) atau masaah server.
Ia menuturkan, pendataan daftar pemilih akan dilakukan langsung Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman. Sedangkan, untuk pelaksanaan teknis akan diserahkan ke Dinas Kominfo Kabupaten Sleman.
"Kita sudah perhitungkan, kita sudah kaji, dan ini sudah dipraktikkan di 981 daerah-daerah seluruh Indonesia, bahkan di luar Jawa, insya Allah kita mampu," ujar Sri.
Soal kekhawatiran sistem ini tidak cocok diterapkan di Indonesia, Sri merasa untuk nasional memang belum bisa. Pasalnya, untuk cakupan nasional terlalu luas dan teknologi hari ini terbilang belum memadai.
Tapi, untuk Kabupaten Sleman, ia merasa secara teknis sudah cukup siap dan tidak perlu dikhawatirkan. Secara mekanisme, sosialisasi akan terus dilakukan, termasuk melakukan simulasi-simulasi.
Untuk penyandang disabilitas, Sri justru menilai sistem e-voting akan memudahkan mereka memberikan suara. Tentu, nanti akan ada petugas-petugas yang memandu masyarakat dalam pemberian suara.
"Lagi pula, TPS-TPS nanti akan kita dorong ramah disabilitas, dan bagi petugas-petugas pekerjaaannya akan lebih manusiawi," kata Sri.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro menjelaskan, ada 35 desa yang melakukan pilkades. Total, akan ada 875 tempat pemungutan suara untuk itu.
Dengan satu bilik masing-masing TPS, artinya akan ada 875 bilik yang direncanakan menampung masyarakat dalam memberikan suaranya. Dalam bilik, layar komputer yang digunakan merupakan layar sentuh.
"Nantinya, di dalam bilik itu kalau ada empat calon, akan ada empat gambar dan satu gambar tambahan jika tidak mau memilih keempat-empatnya," ujar Eka.
Setelah itu, pemilih akan diberikan pertanyaan verifikasi atas pilihan tersebut. Selanjutnya, dari mesin printer kecil yang ada di samping komputer, akan tercetak pilihan pemilih untuk dimasukkan ke kotak.
Tapi, bukan kotak kardus atau kotak aluminium. Itu merupakan kotak audit yang hanya akan dibuka jika dibutuhkan seperti terjadi sengketa. Sebab, hasilnya sebenarnya sudah bisa terlihat usai pemilih memberikan suaranya.
Pilkades di Kabupaten Sleman sendiri akan dilakukan pada November 2019. Namun, persiapan-persiapan untuk e-voting itu sendiri sudah akan dilakukan sejak Juni 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika