REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Finalisasi Kajian pemindahan ibu kota negara dipastikan selesai tahun ini. Seiring dengan penyelesaikan kajian, lokasi ibu kota baru akan ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebelum pergantian tahun mendatang.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas/PPN), Bambang Brodjonegoro usai menggelar rapat koordinasi pemindahan ibu kota negara bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (15/5). Bambang mengatakan, finalisasi kajian dan penentuan lokasi ibu kota baru diselesaikan tahun ini agar pembangunan dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun mendatang.
Namun, pemerintah menargetkan paling lambat tahun 2021 groundbreaking pembangunan ibu kota baru telah dimula jika presiden merestui. “Lokasi diputuskan tahun ini sehingga proses penyiapan, perencanaan kawasan dan konstruksi segera dimulai sehingga diharapkan 2024 ibu kota baru sudah fungsional dan siap jadi pusat pemerintahan baru,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan, pusat perkantoran akan menggunakan lahan seluas 2.000 hektare. Sementara, total luasan ibu kota baru diputuskan seluas 40 ribu hektare yang dapat menampung 1,5 juta penduduk baru. Menurut dia, pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah asosiasi pengusaha terkait pembangunan tersebut.
Pascalokasi ibu kota baru diputuskan, badan otoritas yang akan mengawal pembangunan secara bersamaan akan dibentuk. Badan tersebut, kata Bambang, bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Pembentukan badan ini tentunya juga bisa melibatkan BUMN yang akan bergerak di lapangan. Nanti sekaligus diputuskan presiden,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, empat provinsi yang dipilih menjadi alternatif pembangunan ibu kota baru yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Presiden Joko Widodo pada awal bulan ini telah meninjau Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Palangkaraya Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menegaskan, keberadaan jalan nasional, bendungan, dan bandara bertaraf internasional ikut menjadi tolok ukur pemilihan lokasi.
Basuki mengatakan, finalisasi kajian masterplan ibu kota baru diharapkan rampung maksimal dalam dua bulan ke depan. Oleh sebab itu, Basuki menyebut, laporan kajian final pembangunan ibu kota baru oleh Bappenas, Kementerian PUPR, dan BPN dapat diserahkan kepada Presidan Joko Widodo pada Juli mendatang.
“Nanti presiden bisa memutuskan. Kalau belum yakin, kita akan lihat lagi sampai semuanya benar-benar final,” kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika