REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan jika Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum membahas jatah kursi ketua MPR. Partai belogo banteng itu berpendapat, posisi ketua MPR sejatinya harus sejalan dengan apa yang terjadi di DPR.
"Dalam demokrasi itukan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu harus senafas dengan apa yang terjadi DPR, termasuk di MPR," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (20/5).
Berbeda dengan MPR, Hasto mengatakan, posisi ketua DPR sudah dipastikan jatuh ke tangan PDIP sebagai pemenang Pileg 2019. Dia melanjutkan, kursi ketua DPR secara otomatis jatuh ke tangan PDIP sejalan dengan keberadaan Undang-Undang MD3.
"Tapi ketua MPR itu nanti akan dibahas secara bersama," kata Hasto lagi.
Kursi ketua MPR kini menjadi rebutan Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Golkar berpendapat jika mereka pantas mengisi posisi tersebut menyusul kemungkinan besar menjadi partai dengan raihan suara terbanyak kedua setelah PDIP.
Golkar menilai permintaan itu adalah hal yang wajar berdasarkan proporsi pemenang pemilu. Kendati, partai berlogo pohon beringin itu mengaku masih bisa beruding dengan partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin mengenai siapa nama yang akan akan diusung.
Meski demikian, Hasto menegaskan jika hingga saat ini posisi partai dengan suara terbanyak setelah PDIP masih belum diketahui. Dia mengatakan, partai dengan suara terbanyak setelah PDIP itu baru dapat dipastikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi nasional.
"Baru kami akan melakukan pembahasan itu," kata Hasto lagi.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias cak Imin menilai,semua partai memiliki peluang yang sama untuk duduk di kursi ketua MPR. Dia mengatakan, tinggal bagaimana nanti hasil diskusi dalam koalisi.
Cak Imin beralasan jika PKB pantas menduduki kursi tersebut dengan meilhat dari segi ke-Nadhlatul Ulama-an. Dia mengatakan, PKB juga cocok mengisi posisi ketua MPR dengan melihat jejak rekam dan visi kebangsaan.
"Tapi tentu koalisi di bawah kepemimpinan pak Jokowi akan membicarakan itu secara serius," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika