REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maskapai penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana untuk melakukan evaluasi rute penerbangan, termasuk dengan menutup rute untuk melakukan efisiensi. Penutupan rute tersebut, terutama untuk tujuan ke wilayah terpencil, khususnya wilayah Indonesia Timur yang memiliki tingkat keterisian rendah.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, mengatakan, langkah itu memang menjadi alternatif bagi perseroan untuk dapat mempertahankan laba positif. Setidaknya, menekan agar kerugian perusahaan tidak lebih dalam.
Abra menjelaskan, berdasarkan lapoan perseroan kuartal I 2019, pengeluaran bahan bakar avtur turun 9,4 persen. Namun, dari segi penumpang mengalami pengurangan. Penumpang sepanjang kuartal I 2019 tercatat 4,6 juta orang atau turun 17,7 persen dibanding kuartal I 2019 sebesar 5,6 juta orang. Penurunan penumpang kemudian diiringi dengan peningkatan biaya perawatan sebesar 19,8 persen. Itu sebabnya, perseroan perlu melakukan penyesuaian rute.
Namun, di sisi lain, penutupan rute penerbangan dari dan ke kawasan Indonesia Timur bukan tanpa konsekuensi. "Akan ada potensi peningkatan laju inflasi karena adanya pengurangan distribusi pasokan barang-barang ke daerah itu," kata Abra kepada Republika.co.id, Kamis (23/5).
Di sisi lain, minimnya akses transportasi di kawasan Indonesia Timur berpotensi menambah beban masyarakat untuk mobilitas. Hal yang paling dikhawatirkan, yakni memicu peningkatan kemiskinan dan menekan laju pertumbuhan ekonomi.
"Efeknya pasti besar kalau terkait transportasi udara di kawasan timur," kata Abra.
Abra mengatakan, masalah yang dialami Garuda Indonesia saat ini harus diselesaikan lintas sektor. Perlu sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah karena penutupan rute kawasan timur menyangkut masalah sosial bagi masyarakat setempat.
"Efisiensi harus dimaksimalkan dengan mengurangi biaya-biaya tanpa menurunkan pelayanan. Ini butuh sinergi yang kuat antar BUMN," katanya menambahkan.
Di sisi lain, kewajiban Garuda Indonesia dalam hal finansial juga perlu diringankan. Termasuk dalam kewajiban bunga kredit pinjaman untuk perseroan. Abra mengatakan, keringanan-keringanan yang dibutuhkan itu bukan semata-mata untuk menyelamatkan maskapai dari potensi jeratan kerugian. Akan tetapi, untuk kepentingan masyarakat Indonesia di wilayah timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika