REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku tetap menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi mantan ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT). Meski, sebetulnya ia merasa kaget.
"KPK menghormati putusan MA. Namun demikian, KPK merasa kaget karena putusan ini aneh bin ajaib karena bertentangan dengan putusan hakim PN Tipikor dan Pengadilan Tinggi," kata Syarif dalam pesan singkatnya, Selasa (9/7).
Menurut Syarif, pendapat tiga hakim kasasi yang berbeda bisa jadi merupakan yang pertama kali terjadi. Syafruddin dianggap terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan.
Namun, para hakim MA berbeda pendapat bahwa perbuatan terdakwa. Sebagai pidana (Hakim Salman Luthan), perdata (Syamsul Rakan Chaniago), dan administrasi (Mohamad Askin). "Ketiga pendapat yang berbeda seperti ini mungkin baru kali ini terjadi," kata Syarif.
Adapun, lanjut Syarif, saat ini pihaknya sedang menunggu putusan lengkap dari MA "Sekarang juga lagi pikir-pikir. Yang jelas KPK harus tunduk pada putusan pengadilan," ujar Syarif.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah membacakan salinan putusan kasasi terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung di gedung MA, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
MA mengabulkan permohonan kasasi Syafrudin. Dalam putusan kasasi bernomor perkara 1555K/pid.sus 2019 itu disebutkan, Syafrudin terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan yang ditujukan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
"Mengadili sendiri menyatakan SAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana," ujar Ketua Bidang Hukum dan Humas MA Abdullah di gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).
Abdullah mengatakan, amar putusan kasasi tersebut menyatakan mengabulkan permohonan SAT. Selain itu, amar putusan ini juga menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah amar putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berdasarkan putusan kasasi tersebut, hakim meminta agar jaksa mengeluarkan SAT dari tahanan, mengembalikan segala barang bukti kepadanya. Selain itu, jaksa juga diminta untuk memulihkan hak dan martabat SAT.
Dalam putusan kasasi ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan, sependapat dengan judex facti dengan pengadilan tingkat banding. Sedangkan Hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat bahwa perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum perdata.
Kemudian hakim anggota II, Mohammad Askin, berpendapat perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum administrasi. "Dalam putusan tersebut, ada dissenting opinion. Jadi tidak bulat," terang Abdullah.
Sebelumnya, Syafrudin telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika