REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) ke M‎ahkamah Agung (MA) terkait putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik. Rencananya, sidang perdana PK Novanto akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

Kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail mengungkapkan tiga alasan diajukan PK oleh kliennya. Pertama yakni karena adanya novum atau bukti baru. Alasan kedua yakni adanya pertentangan putusan dengan yang lain dan ketiga adanya kehilafan hakim.

"Jadi tiga itu tiga hal yang disebut undang-undang  terpenuhi menurut hemat kami. ketiganya terpenuhi. Sehingga kami ajukan permohonan PK," jelas Maqdir.

Harapannya, sambung Maqdir, kliennya bisa mendapatkan hukuman lepas atau bebas serta dakwaan terbukti terhadap Novanto merupakan dakwaan yang salah. Saat ditanyakan berapa novum yang akan diajukan, Maqdir belum mau mengungkapnya.