Senin 07 Oct 2019 10:02 WIB

Suku-Suku Ekuador Pimpin Unjuk Rasa Tolak Pencabutan Subsidi

Puluhan polisi menjadi sandera dalam unjuk rasa di Ekuador.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Warga Ekuador bentrok dengan polisi dalam protes menentang pencabutan subsidi bahan bakar di Quito, Ekuador, Kamis (3/10).
Foto: AP Photo/Dolores Ochoa
Warga Ekuador bentrok dengan polisi dalam protes menentang pencabutan subsidi bahan bakar di Quito, Ekuador, Kamis (3/10).

REPUBLIKA.CO.ID, QUITO -- Kelompok-kelompok suku pribumi Ekuador memimpin unjuk rasa menentang pencabutan subsidi bahan bakar. Mereka memblokir jalan-jalan dan tol-tol di negara itu.

Di sejumlah daerah, sekitar 50 orang petugas polisi menjadi sandera. Presiden Lenin Moreno mengatakan ia tidak akan memberikan subsidi dan telah mendeklarasikan masa darurat nasional selama dua bulan.

Baca Juga

Unjuk rasa tersebut awalnya dimotori oleh serikat transportasi tapi mereka telah menghentikan aksinya. Sektor lainnya menyerukan untuk mogok nasional pada Rabu (9/10).

Rakyat Ekuador mengatakan mencabut subsidi bahan bakar akan meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah mengatakan sudah ada sekitar 20 orang yang ditangkap karena menaikkan harga makanan.

Pihak berwenang mengatakan orang-orang yang ditangkap itu menaikkan beberapa produk yang harganya dikendalikan pemerintah seperti jagung, bawang, wortel, dan kentang.  

"Tidak ada pembenaran untuk menaikkan harga," kata Menteri Dalam Negeri Maria Romo, seperti dilansir dari BBC, Senin (7/10).

Pemerintah mengatakan ada satu orang yang meninggal dunia di provinsi Azuay yang terletak di sebelah selatan Ekuador. Sebab aksi pemblokirkan jalan membuat ambulan yang harusnya membawa orang itu ke rumah sakit tertahan di jalan.

Pengiriman bahan bakar mulai terdampak pada aksi pemblokiran jalan. Beberapa bagian Ekuador kekurangan bahan bakar. Pemblokiran telah berdampak beberapa rute termasuk tol utama selatan-utara.

Di beberapa tempat pengunjuk rasa melemparkan batu. Bentrokan pun terjadi setelah polisi membalasnya dengan gas air mata.  

Kelompok koalisi untuk suku pribumi di Ekuador yang bernama Konfenderasi Suku Pribumi di Ekuador (Conaei) mengatakan mereka mendeklarasikan 'masa penyecualian' di wilayah adat. Polisi dan tentara yang ditangkap akan menghadapi 'hukum adat'.

"Kami berjuang untuk semua orang dan kami perjuang untuk meramalkan semua hak yang kami miliki dan kami tidak membiarkan ini, jadi semua orang mari waspada dan teruskan perjuangan, mari radikalisasi unjuk rasa," kata Luis Iguamba, pemimpin suku pribumi Kayambi di bermukim di barat laut Ekuador.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement