REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan KemenPAN-RB masih mengkaji konsep pemangkasan jumlah eselon IV Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh kementerian/lembaga maupun Pemerintah daerah. Ini berkenaan dengan posisi lurah dan camat yang terancam terhapus jika eselon III dan IV akan dihapus oleh Pemerintah.
"Masih pertimbangan, tapi secara prinsip ini bukan mangkas tapi merampingkan jalur birokrasi," ujar Tjahjo usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (12/11).
Tjahjo mengatakan, Pemerintah masih dalam tahap mengkaji konsep pemangkasan eselon IV PNS. Sebab, Pemerintah juga berhati-hati dalam menyiapkan formula pemangkasan, sebab ada kementerian yang di bawahnya terdapat banyak satuan kerja (satker) yang tidak bisa disetarakan.
"Ada PU, imigrasi, Kalapas, camat, lurah, ada kepala kantor yang tidak bisa disetarakan. Itu akan kita lihat, arahan bapak presiden hati-hati. Bertahap tapi cepat karena menyangkut layanan publik, mempercepat investasi," ujar Tjahjo.
Mantan Menteri Dalam Negeri itu pun menjanjikan konsep pemangkasan eselon IV bisa selesai paling lama enam bulan. Saat ini, kata Tjahjo, proses seleksi penerimaan CPNS 2019 juga sudah merujuk konsep tersebut.
"Konsep matang tinggal memasukkan saja, termasuk penerimaan CPNS ini tidak ada tenaga administrasinya, semua sudah menjurus ke sana, bidang IT-nya," kata Selasa.
Tjahjo juga belum dapat memastikan berapa jumlah eselon IV yang akan terdampak dari pemangkasan tersebut. Ia hanya memastikan Kemenpan sudah tidak memiliki kendala
"Tunggu. Tapi dari Kemenpan RB nggak ada masalah. Kita akan coba launching dulu. Bagaimana ini akan mengganggu sistem kerja atau tidak. Kan kuncinya ini perampingan. Memangkas yang tadinya tangan 2 meter jadi tangan pendek," ujar Mantan Sekjen PDIP tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika