Selasa 28 Jan 2020 20:20 WIB

DPR Desak Kemenkumham Buktikan Kesalahan Sistem Imigrasi

Legislator Nasdem desak Menkumham harus dapat membuktikan kesalahan sistem imigrasi.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari menyebut keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mencopot Ronny F Sompie dari jabatan sebagai Dirjen Imigrasi adalah langkah yang tepat. Namun, Taufik menegaskan bahwa Yasonna harus dapat membuktikan adanya kesalahan sistem di Direktorat Imigrasi.

Taufik mengatakan, sebab karena kesalahan itu, Harun Masiku masih belum diketahui keberadaannya. "Harus ada pengusutan apakah memang sistemnya error, mengapa error, sejak kapan, apakah terjadi saat ini saja atau sejak lama," ujar Taufik kepada Republika.co.id, Selasa (28/1).

Baca Juga

Taufik menduga ada dua kemungkinan yang terjadi dari lolosnya Harun dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Pertama, memang ada kesalahan sistem terkait penerimaan data keluar masuk orang.

"Kedua ada skandal, kedua kemungkinan tersebut tetaplah merupakan kesalahan KemenkumHAM yang tidak boleh terjadi," kata pria yang akrab disapa Tobas itu.

Jika pengusutan dilakukan dan ditemukan kesengajaan, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Maka dari itu, jangan sampai pencopotan Ronny hanya untuk menutupi sebuah skandal.

"Jangan ada yang dikorbankan harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap pelakunya. Namun tanpa pengusutan menyeluruh kita tidak akan mendapatkan informasi kebenaran," ujar Tobas.

Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memiliki kewenangan untuk mengusut hal ini. Karena ini berkaitan dengan kerja lembaga tersebut dalam hal menelusuri keberadaan seorang tersangka. "Informasi yang diberikan instansi terkait dalam pelaksaan tugas KPK harus valid karena jika tidak akan menghalangi tugas KPK," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement