REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menanggapi wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS. Menurutnya persoalan ini harus dilihat dari tiga sudut pandang.
Mu'ti mengatakan, yang pertama, kalau mereka WNI dan masih punya paspor Indonesia, maka mereka punya hak untuk kembali ke Tanah Air. Kedua, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, banyak dari mereka bukan orang yang betul-betul menjadi eks kombatan ISIS.
"Banyak dari mereka yang tidak tahu-menahu kemudian mereka diajak dan ikut (ISIS), nah kalau kemudian mereka semua dipukul rata, tidak adil," kata Mu'ti kepada Republika di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Senin (10/2).
Ia mengatakan, banyak orang dari negara lain atas alasan kemanusiaan dibantu oleh Indonesia. Masa eks WNI tidak diberikan bantuan dengan pendekatan kemanusiaan. Ketiga, Muhammadiyah paham memang secara politik ada yang khawatir dengan WNI eks kombatan ISIS.
Tapi, Mu'ti menegaskan, tetap perlu ada solusi jalan tengah. Misalnya mereka diizinkan kembali ke Indonesia tapi direhabilitasi terlebih dahulu sampai setia kepada Pancasila. Menurutnya, bisa juga mereka diberi pembinaan politik. Tapi jangan ditolak masuk ke Indonesia. Sebab mereka datang bersama-sama dan datanya jelas.
"Kalau kita menggunakan pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan politik, juga mungkin pertimbangan hukum. Maka biarlah mereka masuk ke Tanah Air tapi mereka diberi pembinaan agar secara politik mereka setia kepada Pancasila, NKRI dan UUD 1945," ujarnya.
Mu'ti mengatakan, kalau WNI eks kombatan ISIS tidak bisa bergaul dengan masyarakat. Maka sediakan saja tempat untuk mereka menjalani pembinaan. Di tempat semacam karantina politik.
"Saya kira mungkin perlu ada karantina politik sebagai jalan tengah. Supaya mereka bisa kembali ke Tanah Air, kemudian mendapatkan hak-haknya dengan pendekatan kemanusiaan, lalu secara politik dilakukan pembinaan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika