REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah ingin percepatan pembangunan di Papua dilakukan secara terkoordinasi dan tak sektoral. Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud mambahas masalah ini dengan Kantor Staf Presiden (KSP).

“Supaya lebih terkoordinasi dan komprehensif, tidak sektoral gitu,” kata Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).

Mahfud menjelaskan, di setiap sektor harus saling berkoordinasi untuk menjalankan program pembangunan Papua ini. Sebab, anggaran percepatan pembangunan Papua pun juga cukup besar.

“Setiap sektor saling berkoordinasi karena sebenarnya untuk Papua itu programnya bagus dan anggarannya besar sehingga perlu dikoordinasikan akan lebih tampak,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum dan HAM KSP Jaleswari Pramodhawardani dan Menkopolhukam Mahfud MD membahas mengenai Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan Papua di Kemenko Polhukam. Pemerintah ingin mengintegrasikan desk Papua di tiap kementerian/lembaga.

Menurut Jaleswari, selama ini pelaksanaan pembangunan Papua tersebar di sejumlah kementerian/lembaga. Ia mencontohkan, masalah kesejahteraan Papua yang berada di Bappenas, sedangkan masalah keamanan di Papua ditangani oleh Kemenko Polhukam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika