REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosasi pengembang memberikan apresiasi dan harapannya terhadap Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Khususnya terhadap upaya PPDPP yang terus mengembangkan teknologi untuk menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal itu diungkapkan dalam forum silaturahmi dan koordinasi yang digelar PPDPP secara daring dengan mengumpulkan para asosiasi pengembang, Jumat (29/5). Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin, itu hadir setidaknya 16 asosisasi pengembang.
Arief mengatakan saat ini ritme kerja PPDPP ibarat sedang berlari. Dengan komposisi pegawai yang sebagian besar generasi milenial, PPDPP lebih mengedepankan pengembangan teknologi informasi dalam pelayanannya. “Saya berharap, ke depannya semua dapat dilakukan secara otomatis dengan Artificial intelligence (AI). Sehingga ketentuan dan aturan hukum cukup melalui sistem dan asosiasi sebagai pembina hanya memberikan hal-hal normatif saja,” ujarnya di Jakarta.
Asosiasi pengembang yang hadir dalam forum tersebut antara lain Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Developer Properti Indonesia (Deprindo), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas), dan Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (Perwiranusa).
Berikutnya adalah Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi), Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asprin), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Bersatu, Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas), Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia (Parsindo), Perkumpulan Pengembang Sukses Bersama (Perpesma); Pengembang Indonesia (PI), Asosiasi Penyiapan dan Penyediaan Papan Indonesia (Apeppi), serta Asosiasi Properti Indonesia (PIN).
Berbagai dukungan para asosiasi pengembang terhadap PPDPP disampaikan dengan berbagai harapan. Seperti Barkah Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Indonesia (PI).
Pada awal kemunculan SiKasep dan Sikumbang, Barkah dan anggotanya mengaku mengalami kesulitan mengaplikasikannya. “Namun kita selalu berkhusnudzon kepada PPDPP. Sekarang efeknya mulai terasa baik, karena era digitalisasi hal seperti ini mulai digunakan,” ujar Barkah.
Jance Frans, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asprin) mengatakan keberadaan Aplikasi SiKasep saat ini justru mempermudah anggotanya dalam mengidentifikasi para pembeli. “Kami mendukung betul sistem yang menurut kami cukup baik, dan kepada konsumen betul-betul harus menaati. Kalau dibandingkan yang dulu, ketika mendaftar belum tentu mengambil. Kalau sekarang orang yang mendaftar, pasti membeli,” ujarnya menjelaskan.
Hal senada disampaikan Shinema Daeli, Ketua Umum Perkumpulan Pengembang Realestat Indonesia (Parsindo). Ia mengatakan aplikasi SiKasep dan SiKumbang banyak memberikan perubahan yang positif. “Kami menyambut baik hadirnya SIKasep dan SiKumbang, akurasi data lebih akurat, sehingga informasi cukup jelas dari pengembang, yaitu ketepatan data. Kami tetap mendukung, memberi dorongan, dan komitmen terhadap penyaluran FLPP yang kami ajukan agar sejuta rumah dapat segera terealisasikan,” ucapnya.
Dukungan penuh juga diberikan oleh Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, yang dalam forum tersebut dihadiri oleh Sekjennya, Risma Gandhi. “Spirit PPDPP menular ke kami semua, Insya Allah kami mendukung sepenuhnya. Alhamdulillah sampai saat ini PPDPP telah membangun komunikasi yang baik dengan pengembang, sehingga ketika ada masalah di lapangan, dapat segera diselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Beberapa asosiasi pengembang juga memiliki harapan lebih terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal stimulan pembiayaan perumahan, seperti Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) atau Kredit Konstruksi. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida dan Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), Endang Kawidjaja. “Perlu adanya usulan bagaimana melewati pandemi Convid-19 ini, terutama bagi para debitur dan pengembang. Kita berharap semua lebih baik, semangat terus dan tetap maju!” tegas Endang.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah saat ini nyatanya tidak membatasi kinerja PPDPP dalam menyalurkan FLPP. Tercatat per 29 Mei 2020 penyaluran FLPP tahun 2020 ini telah mencapai Rp 6,37 triliun untuk 63.077 unit rumah, atau telah mencapai 61,54 persen. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 29 Mei 2020 mencapai Rp 50,74 triliun untuk 718.679 unit rumah.
Walaupun Pandemi Corona Virus Dissease (Covid-19) masih berlangsung hingga saat ini, PPDPP tetap menjalin koordinasi secara rutin terhadap bank pelaksana dan para asosiasi pengembang dengan memanfaatkan forum virtual dan penerapan teknologi informasi yang dikembangkan. Pemerintah melalui PPDPP pada 2020 ini menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar Rp 11 triliun yang terdiri dari Rp 9 triliun DIPA 2020, dan Rp 2 triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 unit rumah.
Tahun 2020 ini PPDPP mulai menerapkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) bagi masyarakat yang ingin mangajukan KPR FLPP. Peran dari pengembang adalah menyediakan ketersediaan pasokan hunian dengan memasukkan data huniannya ke dalam SiKasep Untuk Pengembang (SiKumbang).
Kedua aplikasi ini saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui konsep supply and demand. Sehingga diharapkan saat ini MBR dapat lebih diposisikan sebagai subyek dalam pemenuhan Program Sejuta Rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika