REPUBLIKA.CO.ID, SERANG--Forum ulama Kota Serang akhirnya menerima program rapid test yang akan dijalankan di pesantren-pesantren di wilayahnya. Hal ini diputuskan setelah komunikasi antara pemerintah kota dan perkumpulan ulama yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang.
Ketua Presidium FSPP Kota Serang, Hasanudin menyebut penolakan rapid test oleh para ulama saat itu dilakukan untuk menghindari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan. Ia menyebut, beberapa pesantren di Kota Serang sempat didatangi orang yang ingin melakukan tes padahal tidak jelas asal-usulnya.
"Menolak karena diindikasikan ada pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Sebelum ada rapid test dari pemerintah, sudah ada orang yang mengaku petugas bergerilya kepada tokoh agama yang membuat kami khawatir," jelas Hasanudin, usai pengukuhan pengurus FSPP Kota Serang di Puspemkot Serang, Senin (22/6).
Kejadian oknum petugas rapid test yang tidak jelas asal-usulnya tersebut dikhawatirkannya malah membuat para kiai menjadi sakit. "Intinya ini karena kecemasan dari para kiai, khawatir yang tidak sakit justru malah jadi sakit. Karena kekhawatiran kan juga akan timbul sakit," katanya.
Menurutnya, FSPP akan mendukung rapid test jika program tersebut jelas dilakukan oleh petugas pemerintah kota atau provinsi. FSPP disebutnya adalah mitra kerja pemerintah yang selama ini selalu mendukung program kerja pemerintah jika untuk kemaslahatan umat.
"Intinya kalau untuk kemaslahatan umat karena kita mitra kerja pemerintah sekuat tenaga akan kita dukung. Kita berharap agar semua lancar, umat terhindar dari covid-19 dan mudah-mudahan virus yang menakutkan masyarakat ini cepat hilang dari muka bumi," jelasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya ratusan ulama dari FSPP Kota Serang sempat menyatakan penolakannya terhadap rencana rapid test Covid-19 massal di pesantren. Pernyataan sikap ini bahkan menjadi viral setelah video penolakan diunggah di media sosial pada Senin (15/6).
Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyebut dalam wakut dekan akan melakukan rapid test massal ke seluruh pondok pesantren (Ponpes) yang ada di wilayahnya. Hal ini dilakukan karena saat ini para santri di beberapa pesantren sudah mulai aktif dan mengikuti pelajaran sehingga perlu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, rapid test massal sudah mulai dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Program ini dilmulai dengan rapid test di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang yang secara bertahap juga dilakukan kepada pesantren di Kota Serang.
"Karena saat ini ponpes sudah kembali dibuka, anak-anak muridnya sudah pada masuk. Jadi harus dilakukan rapid test," katanya.
Terkait penolakan rapid tes yang sempat diutarakan forum ulama, Syafrudin menyebut hal ini hanya karena masalah kesalahpahaman semata. Untuk itu, ia mengaku akan menggencarkan sosialisasi rapid test kepada masyarakat termasuk bagi para ulama atau kiai pesantren.
"Terkait dengan adanya penolakan, itu hanya ada kesalahpahaman saja. Para kiai menganggap itu tidak resmi, karena tidak ada surat dan sosialisai dari Pemkot Serang maupun Dinkes," katanya.
Syafrudin menyebut pihaknya memberikan perhatian cukup besar untuk institusi pendidikan pesantren karena merupakan tolak ukur kemampuan anak-anak usia sekolah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Karena mayoritas penduduk Kota Serang adalah muslim, dan yang diajarkan di ponpes pun pelajaran agama yang akan membentuk karakteristik anak," ujarnya.
Dia juga menuturkan akan memberikan bantuan kepada FSPP, dalam bentuk sarana/prasarana yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. "InsyaAllah nanti akan ada bantuan juga, karena FSPP ini merupakan organisasi resmi mulai dari pusat dan tingkat keluarahan. Kalau pun kami memberikan bantuan itu tidak menyalahkan aturan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika