REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat koordinasi teknis untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Dari rapat tersebut, DPP Partai Gerindra akan mengeluarkan rekomendasi terkait pasangan calon kepala daerah.
"DPP Gerindra akan melakukan rapat koordinasi teknis tentang Pilkada Tangsel dan pilkada lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (10/7).
Keputusan rapat tersebut, juga termasuk Pilkada Tangsel. Di mana keponkaan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sudah menerima rekomendasi dari PDIP untuk menjadi calon wakil wali kota.
"Tentu dengan perkembangan terkini sesuai dengan mekanisme yang ada di partai, kami juga akan rapat koordinasi teknis untuk melakukan, memutuskan secara cepat langkah yang akan diambil," ujar Dasco.
Gerindra juga akan memutuskan perihal dukungan di Pilkada Kota Solo dan Medan. Apakah partai berlambang garuda itu akan mendukung Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution atau tidak.
"Solo dan Medan termasuk yang akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis pekan ini," ujar Dasco.
Sebelumnya, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membenarkan bahwa pihaknya merekomendasikan politikus Partai Gerindra, sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan. Ia direkomendasikan menjadi calon wakil wali kota, dipasangkan dengan Muhamad, yang saat ini merupakan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
“Soal Tangsel, 100 persen surat itu betul. Keputusannya seperti itu, yaitu tidak usah ditanyain karena tentu banyak pertimbangan di dalam politik,” ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto di ruang Fraksi PDIP di DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7).
Ia tak menjelaskan lebih detail terkait dukungan PDIP untuk Rahayu. Namun ia memastikan, bahwa DPP PDIP telah menyelesaikan rekomendasi Pilkada di 162 daerah.
“Belum masuk ke gubernur, karena gubernur ini masih banyak lobi-lobi yang harus diselesaikan. Kalau gubernur, PDIP agak belakangan sedikit lah,” ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika