Ahad 13 Sep 2020 16:21 WIB

Polri Gandeng Preman, DPR: Jangan Timbulkan Masalah Baru

Legislator menyayangkan rencana Wakapolri gandeng preman tertibkan protokol kesehatan

Rep: Ali Mansur/ Red: Bayu Hermawan
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.
Foto: DPR
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto mengapresiasi semangat, komitmen dan langkah Wakapolri dalam merespon serta menangani penyebaran Covid-19 yang belum terkendali hingga saat ini. Namun, Didik menyayangkan langkah Wakapolri yang akan melibatkan "jeger atau preman" pasar dalam penanganan Covid-19. 

"Semangat dan langkah itu bisa menimbulkan persoalan baru dan kontra produktif apabila salah dalam mengambil kebijakan termasuk meligitimasi hadirnya "jeger atau preman pasar" dalam tugas dan kewenangan institusional formal," tegas politikus Partai Demokrat dalam pesan singkatnya, Ahad (13/9).

Baca Juga

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum Dan Hukum HAM ini mengingatkan Wakapolri untuk menghitung ulang secara cermat dampak dan eksesnya, termasuk psikoligis eksesnya bagi masyarakat dan publik secara luas. Didik mengingatkan Wakapolri agar tidak perlu menakut-nakuti masyarakat dengan hadirnya kelompok informal apalagi "preman" untuk menekan dan membuat tidak nyaman masyarakat.

Apalagi, kata Didik, pengetahuan publik selama ini, hadirnya "jeger preman" untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh Polisi. Didik juga berharap agar langkah yang diambil pihak kepolisian tidak menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat.

"Dengan anggapan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri karena rencana pelibatan mereka dalam penanganan Covid-19, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktifitas para "preman" ini.

Didik berharap kepada Wakapolri untuk tetap obyektif, rasional dan selalu terukur dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Wakapolri juga harus memahami dan menguasai peta penyebaran Covid-19 yang sesungguhnya, mengupdate setiap perilaku dan psikologis masyarakat di saat pandemi, perilaku para aparat pemerintah , para pemimpin kita saat ini. Karena perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh para perilaku para pemimpinnya.

"Dengab Kesiapan Polri dan SDMnya yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, saya berharap Wakapolri punya kepercayaan diri dan sekaligus yakin para aparat dibawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi melegitimasi eksistensi "preman pasar," ujarnya. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement