Kamis 01 Oct 2020 13:19 WIB

OJK: Realisasi Dana Negara di Himbara Capai Rp 144,6 Triliun

Sebelumnya, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di Himbara.

Pemerintah menempatkan dana Rp 30 triliun di empat bank BUMN.
Foto: Tim Infografis Republika.co.id
Pemerintah menempatkan dana Rp 30 triliun di empat bank BUMN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penempatan dana negara di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit mencapai Rp 144,66 triliun hingga 28 September 2020. Sebelumnya, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di Himbara.

“Realisasi penempatan dana pemerintah lebih dari yang ditargetkan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wmboh Santoso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (1/10).

Baca Juga

Menurut dia, realisasi penempatan dana pemerintah itu diterima oleh 1,97 juta debitur dengan pengajuan paling banyak dari pelaku UMKM sebesar Rp 102,31 triliun dan non-UMKM sebesar Rp 42,35 triliun. Sebelumnya, bank BUMN itu berjanji akan meningkatkan tiga kali dari Rp 30 triliun dana pemerintah yang disalurkan untuk kredit UMKM termasuk kredit padat kerja.

Penempatan dana pemerintah itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Noor 70 tahun 2020 terkait penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun komposisinya yakni BRI mencapai Rp10 triliun, Bank Mandiri Rp 10 triliun, BNI dan BTN masing-masing Rp 5 triliun.

Baru-baru ini Pemerintah kembali menambah penempatan dana milik negara itu di bank BUMN tersebut sebesar Rp 17,5 triliun sehingga menjadi Rp 47,5 triliun.

Sementara itu, untuk realisasi penempatan dana di tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari alokasi Rp 11,2 triliun, sudah disalurkan dalam bentuk kredit mencapai Rp 9,18 triliun hingga 23 September 2020. BPD akan menyalurkan dana negara itu dalam bentuk kredit produktif dua kali dari alokasi.

Wimboh merinci realisasi dana negara di BPD untuk sektor UMKM mencapai Rp 2,2 triliun kepada 12.154 debitur dan non-UMKM mencapai Rp 6,9 triliun kepada 31.412 debitur.

Adapun BPD yang mendapat alokasi dana negara itu yakni BPD Bali sebesar Rp 700 miliar, BJB Rp 2,5 triliun, Bank DKI Rp 2 triliun, Bank Jateng Rp 2 triliun, Bank Jateng Rp 2 triliun, Bank DIY Rp 1 triliun dan Bank Sulut Rp 1 triliun.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement