REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menilai pemerintah harus menunjukkan sikap tegas sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bentuk protes itu bisa dilakukan dengan memanggil duta besar RI dari Paris.

Anggota fraksi Partai Golkar itu mendukung jika pemerintah memanggil dubes RI dari Paris sebagai bentuk protes pernyataan yang Macron yang dinilai tak sensitif kepada umat Islam. "Sikap pemerintah yang mengambil langkah diplomatik dengan memanggil dubes RI di Paris, saya kira patut didukung," tutur Ace Hasan dalam keterangan kepada Republika.co.id, Ahad (1/11).

Ace Hasan menambahkan, seharusnya Macron lebih sensitif dalam memberikan pernyataan terutama terkait umat Islam di seluruh dunia. Terutama dalam menanggapi karikatur Nabi Muhammad SAW yang terbit di salah satu surat kabar di Prancis.

Menurut Ace, kebebasan pers memang sangat dijunjung tinggi di negara demokrasi. Tetapi, kebebasan pers juga memiliki batasan untuk tidak menyinggung hal paling sensitif dan dihormati dalam ajaran Islam. Terlebih, jika kebebasan pers itu menyinggung unsur SARA, dengan menampilkan karikatur sosok yang menjadi teladan umat Islam.

"Kebebasan pers itu sangat dijunjung tinggi dalam negara demokrasi, apalagi di Prancis. Namun kebebasan pers itu juga ada batas-batas tertentu yang tidak perlu menyinggung hal yang sangat dihormati dalam ajaran Islam," tegasnya.

Di sisi lain, Ace juga mengeccam tindakan main hakim sendiri atas nama agama menyikapi terbitnya karikatur Nabi Muhammad. Menurutnya, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan di sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum.

Ace menilai, seharusnya umat Islam menunjukkan jati diri sebagai umat yang rahmatan lil'alamin. Sikap tegas bisa ditunjukkan dengan tindakan yang lebih elegan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika