REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyarankan pemerintah agar membentuk tim untuk mengkaji dan menampung aspirasi masyarakat yang tak puas atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut dia, pemerintah harus berani berdialog dengan rakyat yang tidak puas dengan adanya UU tersebut.
"Ada baiknya jika pemerintah membentuk tim untuk mengkaji dan sekaligus menampung aspirasi masyarakat yang tidak puas atas UU ini," ujar Yusril kepada Republika.co.id, Rabu (4/11).
Yusril mengatakan, langkah itu penting dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat pemerintah tanggap terhadap aspirasi dan sadar UU Nomor 11 Tahun 2020 itu perlu disempurnakan. Dia menilai, terjadinya demo besar-besaran di berbagai kota tidaklah dapat dipandang sepi.
"Aspirasi para pekerja, akademisi, aktivis sosial dan mahasiswa sangat perlu mendapat tanggapan pemerintah sebagai pelaksanaan demokrasi," kata dia.
Pemerintah, kata Yusril, harus punya keberanian berdialog dengan elemen masyarakat yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja. Menurut dia, dengan dialog itu pemerintah akan menyadari, UU Cipta Kerja mengandung banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan.
"Tim Penampung Aspirasi ini juga dapat menerima sebanyak mungkin masukan elemen-elemen masyarakat dalam menyusun begitu banyak Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan UU Cipta Kerja ini," ungkap Yusril.
Dialog untuk menerima masukan tersebut sekaligus juga berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang memang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Dia mengatakan, seringkali elemen-elemen masyarakat komplain, protes dan menolak sesuatu tanpa pemahaman yang memadai soal apa yang mereka tentang.
Yusril menyebutkan, pada zaman teknologi informasi yang berkembang demikian canggih seperti saat ini semakin banyak orang yang malas membaca dan menelaah sesuatu dengan mendalam. Pemahaman itu dibentuk oleh tulisan-tulisan singkat dan audio-visual yang terkadang memelesetkan sesuatu sehingga jauh dari apa yang sesungguhnya harus dipahami.
"Tugas pemerintah adalah menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan UU Ciptaker ini dengan bahasa yang mudah dipahami semua kalangan. Tugas itu memang melelahkan, tetapi pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika