REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi mengatakan proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini bukan perkara mudah. Menurut dia, ini mungkin pertama kalinya Indonesia melakukan vaksinasi sebagai pelayanan besar di bidang kesehatan. Pemerintah nantinya akan menggunakan sistem satu data untuk melakukan vaksinasi covid-19.
"Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan," ujar Soleh.
Untuk itu, kata Soleh, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.
"Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya," kata Soleh.
Seluruh data penerima vaksin covid-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait. Soleh menyampaikan Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin covid.
"Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi," ungkap Soleh.
Soleh menilai hal ini menjadi momentum lompatan bagi industri layanan kesehatan. Soleh mengatakan sistem data terintegrasi juga akan menciptakan ekosistem layanan kesehatan digital nasional di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM.
"Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien," kata Soleh.
Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid mengatakan Telkom sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri. Fajrin mengatakan sistem ini nantinya akan bisa memberikan data, baik untuk program vaksin pemerintah maupun program mandiri.
"Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran," ucap Fajrin.
Fajrin mengatakan sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
"Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan," ungkap Fajrin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika