REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur distribusi vaksin Covid-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19,Wiku Adisasmito menyebutkan, rata-rata kesiapan sistem cold chain untuk menjaga suhu vaksin yang tersebar di seluruh daerah telah mencapai 97 persen.
"Secara logistik, persiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain dengan tujuan menjaga kualitas atau efektivitas sudah berjalan dengan baik," kata Wiku dalam keterangan pers di kantor presiden, Kamis (26/11).
Vaksinolog Dirga Sakti Rambe juga membenarkan kesiapan infrastruktur distibusi vaksin di lapangan. Menurutnya, Indonesia juga diyakini memiliki infrastruktur yang memadai untuk proses distribusi vaksin hingga ke pelosok, termasuk vaksin Covid-19 yang sedang ditunggu-tunggu. Dirga menjelaskan, Indonesia sudah memiliki pengalaman puluhan tahun untuk memproduksi, mendistribusikan, hingga mengimplementasikan vaksin ke dalam tubuh masyarakat luas.
Ia menyebutkan, vaksin sendiri adalah produk biologis yang rentan mengalami kerusakan. Produk vaksin juga diketahui sangat sensitif terhadap suhu penyimpanannya.
"Mayoritas vaksin disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, kecuali vaksin polio yang minus 20 derajat Celcius. Sejak vaksin diproduksi sampai digunakan di rumah sakit, puskesmas, dan transportasinya mesti terjamin suhunya. Dan jangan kahwatir, kita sudah berpengalaman. Kita sudah siap," ujar Dirga.
Sistem cold chain atau rantai dingin dalam proses distribusi produk biologis seperti vaksin sebenarnya sudah berjalan lama di Indonesia. Dirga memastikan, Indonesia secara prinsip sangat siap mendistribusikan vaksin Covid-19 hingga ke pelosok negeri agar bisa digunakan seluruh masyarakat.
"Sembilan puluh tujuh persen sistem cold chain ini berjalan dengan baik jadi nggak perlu khawatir. Jadi mulai dari pabrik sampai yang menerima di puskesmas, misalnya di Aceh, di Papua itu semua sudah siap," kata Dirga.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan melakukan vaksinasi. Jumlah SDM yang dibutuhkan nantinya menyesuaikan dengan jumlah peserta vaksinasi.