REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengajak elemen masyarakat untuk mencegah korupsi berawal dari lingkungan keluarga.
“Pencegahan korupsi sebenarnya harus dimulai dari pendidikan keluarga, harus diajarkan kejujuran dan keterbukaan sejak anak-anak,” ucapnya saat menghadiri Peringatan Hari Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan tema "KPK mendengar" Senin, (7/12).
Salah satu fokusnya adalah publik memiliki posisi strategis dalam berpartisipasi sebagai pihak yang ikut terlibat dalam upaya pencegahan tindak korupsi. Hilangnya konten keteladanan dan moralitas di televisi dan media massa juga dirasakan saat ini yang berpengaruh kepada pola perilaku generasi muda saat ini.
“Program di TV publik tentang moralitas dan keteladanan juga sudah mulai hilang, malah sekarang mempertontonkan terkait hedonisme,” ujarnya.
Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan teladan khususnya dalam pengamalan nilai Pancasila. Karena masyarakat khususnya anak-anak rindu sosok teladan. "Di ruang publik kita mengalami krisis sosok teladan atau role model", tegasnya.
Ia berharap ruang publik harus diisi dengan konten positif yang menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Ia juga menekankan birokrasi harus bisa menjadi faktor pendorong kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.
“Sejauh ini proses pemberantasan korupsi dapat dikatakan setengah hati karena koruptor kakap masih berkeliaran dan bermain di birokrasi dan kekuasaan yang akhirnya merugikan rakyat dengan berbagai cara", ujar Benny.
Benny mengatakan perlunya penguatan birokrasi Pancasila yang dimana para birokrat mampu menjadikan sumber perilaku. “Birokrasi Pancasila harus ditumbuhkan dimana Pancasila dijadikan sumber perilaku dan menjadikan birokrasi sebagai perantara keadilan, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.
Ia juga berharap perlunya perubahan sistem politik yang dimana negara memberikan anggaran kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “KPK memberikan pengawasan bagaimana memberikan sistem dalam rangka memberantas korupsi dengan membentuk sistem pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa,” tutup Benny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika