REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas masyarakat menilai korupsi semakin banyak terjadi. Sebanya 55 persen publik menilai korupsi semakin banyak dan 13 persen lainnya menilai semakin sedikit.

"Sementara yang menilai korupsi semakin sedikit 13 persen dan yang menilai sama saja 26 persen," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam rilis daringnya, Selasa (29/12).

Menurutnya, hasil tersebut tak lepas dari kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi ketika menyeret dua menteri pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Dugaan kasus korupsi di Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tampaknya menyumbang bagi penilaian negatif warga tentang korupsi di Indonesia,” ujar Abbas.

Kendati demikian, ia mengatakan, masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sebanyak 74 persen mengaku puas, dan 23 persen lainnya mengaku sebaliknya.

Tingkat kepuasan terhadap Jokowi sempat menurun pada medio 7 hingga 10 Oktober lalu saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, dan diikuti oleh polemik lainnya. “Namun begitu keriuhan itu selesai, mayoritas warga kembali menunjukkan kepuasannya terhadap presiden dan sekarang mencapai 74 persen," ujar Abbas.

Survei SMRC dilakukan melalui wawancara per telepon kepada 1.202 responden yang dipilih secara acak (random) pada 23-26 Desember. Margin of errornya adalah 2,9 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika