Pemerintah Siapkan Vaksin Gotong Royong

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan dua program vaksinasi, yaitu program vaksin gratis dan vaksin gotong royong. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, vaksin gotong royong memberikan kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan gratis kepada pekerjanya.

"Untuk vaksinasi gratis kita sudah secure 344 juta (dosis) vaksin atau kalau kita lihat dua suntikan untuk satu orang, jadi untuk 170 juta orang," ujar Erick saat Webinar the Indonesia 2021 Summit: the Future is Now, di Jakarta, Selasa (23/2).

Sementara itu, untuk vaksin gotong royong, lanjut Erick, pemerintah sedang mengupayakan sebanyak 20 juta vaksin atau berarti untuk 10 juta orang. Dengan begitu, kata Erick, Indonesia akan memberikan 360 juta vaksin atau 180 juta penduduk yang berarti mencapai 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

"Untuk vaksin gotong royong kita sedang mengupayakan di Maret ini kita akan mendapatkan 3,5 juta vaksin," kata Erick.

Di sisi lain, Erick mengatakan, dalam pengadaan vaksin, pemerintah terus mendorong pengembangan vaksin Merah Putih oleh Lembaga Eijk mann, LIPI, dan lima universitas. Produksi vaksin Merah Putih, kata dia, merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya impor bahan baku vaksin atau vaksin jadi seperti saat ini. "Kalau vaksin Merah Putihnya ditemukan lebih awal, ma ka penga daan (importasi vaksin) tidak perlu sebanyak tahun ini," ujar Erick.

Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah menyambut baik keinginan perusahaan menanggung biaya vaksin para karyawan. Pemerintah saat ini sedang menggodok aturan main pelaksanaan vaksin gotong royong.

"Yang utama itu karyawan dikasih gratis. Soal pengadaan dari KPK mereka minta supaya tidak banyak pihak, sampai hari ini informasi masih dari Bio Farma grup yang menjadi pengadaan (vaksin gotong royong)," ujar Arya.

Arya mengatakan, pemerintah juga masih menunggu data perusaha an dan karyawan yang akan mengikuti program vaksin gotong royong. Pemerintah, kata Arya, telah melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin, seperti Sinopharm.

"Ada beberapa pembicaraan, misalnya dengan Sinopharm, belum deal, jumlahnya kan kita belum tahu, kita masih tunggu data, tapi per hitungan kita sekitar lima juta sampai 10 juta (karyawan)," ucap Arya.

Arya menambahkan, program vaksin gotong royong tidak akan mengganggu jalannya program vaksinasi gratis yang saat ini sedang berjalan. Jenis vaksin gotong royong akan menggunakan produsen vaksin yang berbeda dengan vaksinasi pemerintah.

Program vaksin gotong royong, lanjut dia, memiliki sejumlah tan tangan, salah satunya terkait ketersediaan pasokan vaksin. Pemerintah saat ini berusaha mendapatkan vak sin dengan harga yang terjangkau agar tidak terlalu membebani perusahaan.

Ada juga yang bilang nanti dikomersialkan, padahal sudah dikatakan gratis untuk buruh, tidak diperjualbelikan, ujar dia. Arya berharap, dukungan perusahaan yang menanggung biaya vaksinasi karyawan dapat membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi dan menciptakan target kekebalan kelompok.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengapresiasi rencana perusahaan yang akan menanggung biaya vaksin gotong royong terhadap karyawan. Rusli menilai, vaksin gotong royong akan menguntungkan perusahaan untuk dapat kembali beroperasi normal.

Perusahaan akan lebih menguntungkan kalau beroperasi secara maksimal. "Dari sisi ekonomi para pekerja bisa bekerja secara konsisten kembali, tadinya 20 hari, misalnya jadi 30 hari. Upah penuh dalam sebulan, ini sisi positif vaksin," ujar Rusli.

Kendati begitu, Rusli mengingatkan jangan sampai biaya program vaksin gotong royong justru dibebankan kepada karyawan melalui pemotongan upah atau tidak adanya kenaikan gaji pada tahun depan. "Jangan sampai ini dibebani perusahaan, lalu dibebani ke pekerja lewat pemotongan upah, ucap Rusli.

Rusli berharap, pemerintah memetakan dengan sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas mendapatkan vaksin gotong royong. "Mungkin bisa dimulai dari perusahaan yang padat karya, berada di zona merah, komoditi ekspor, atau memiliki dampak yang besar terhadap pereko nomian," kata Rusli. (muhammad nursyamsi, ed: mas alamil huda)

Ikuti Whatsapp Channel Republika