REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kritikus Kremlin Alexei Navalny sedang menjalani karantina di sebuah penjara di timur laut Moskow. Dia mengungkapkan keberadaanya untuk pertama kali sejak dipindahkan dari penjara di Moskow pekan lalu, untuk menjalani hukuman selama 2,5 tahun.
Pengacara Navalny, Vadim Kobzev mengatakan, dia telah bertemu dengan Navalny di penjara Kolchugino di wilayah Vladimir di timur laut Moskow. Navalny merasa baik meskipun mengalami kesulitan. Kobzev mengatakan, Navalny berbagi sel dengan dua orang lainnnya namun diisolasi dari dunia luar.
"Tidak ada apa-apa di dalam sel kecuali satu set televisi. Tidak ada lemari es atau bahkan ketel teh," ujar Kobzev.
Kantor berita TASS, mengutip sumber penegakan hukum mengatakan, Navalny ditahan di penjara Kolchugino untuk menjalani karantina sebelum dipindahkan ke koloni hukuman IK-2 yang masih berada di wilayah Vladimir. Dia kemungkinan akan menjalani karantina selama 15 hari. Sejumlah aktivis menggambarkan bahwa kondisi di koloni penjara sangat parah.
Navalny ditangkap oleh kepolisian saat ia baru tiba di Moskow pada 17 Januari setelah menjalani perawatan di Berlin, Jerman. Navalny berstatus terpidana atas kasus pelanggaran penangguhan hukuman. Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memvonisnya 2,5 tahun penjara. Navalny kemudian mengajukan banding yang sayangnya gagal walaupun lama hukumannya dipangkas menjadi enam pekan saja.
Navalny sempat jatuh sakit akibat kena racun saraf mematikan, Novichok, di Siberia musim panas tahun lalu. Novichok merupakan racun yang oleh badan pengawas senjata kimia dunia (OPCW) dilarang digunakan. OPCW membenarkan Navalny kritis karena diserang oleh racun tersebut. Kritikus Kremlin itu mendapatkan perawatan medis secara intensif di Jerman hingga pulih.
Penangkapan Navalny memicu gelombang protes besar-besaran yang diikuti oleh puluhan ribu pendukungnya. Pihak berwenang telah menahan sekitar 11 ribu orang. Mereka dikenakan denda atau dijatuhi hukuman penjara antara tujuh hingga 15 hari. Penahanan Navalny juga meningkatkan ketegangan politik antara Moskow dan negara-negara Barat, yang mempersiapkan sanksi tambahan terhadap pejabat Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika