Mendagri berharap, program pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan secara penuh pada Juli mendatang. Hal ini tentu jika semua kesuksesan tahapan tersebut bisa dilalui.

Tito meminta, dalam pembelajaran tatap muka perlu ada mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, tanpa bermaksud menakuti peserta didik. Cara-cara simpatik dan edukatif dapat dapat dilakukan kepada mereka agar menyadari pentingnya protokol kesehatan.

Setelah itu, Tito melanjutkan, langkah lain yang perlu dilaksanakan adalah evaluasi bertingkat. Mulai dari daerah tingkat II kemudian tingkat I secara berkala, hingga evaluasi di tingkat nasional.

Tito mengatakan, dengan evaluasi dapa dilihat, apakah kebijakan pembelajaran tatap muka dapat dilanjutkan atau tidak. Daerah-daerah yang sukses menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tanpa kluster penularan Covid-19, pemerintah akan mendukung kebijakan ini diperluas.

"Tapi kalau ada daerah yang kita anggap tidak sukses terjadi kluster penularan, maka otomatis evaluasi ketat kita harus lakukan. Bila perlu memberhentikan dulu dan kemudian memperbaiki, dan setelah itu baru kita terapkan kembali dan evaluasi nantinya," jelas Tito.

Ia menambahkan, pemda dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Khususnya anggaran di bidang pendidikan, belanja tidak terduga, serta penanganan Covid dan dampak sosial ekonominya dapat digunakan.