REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik sekaligus pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, menilai selama ini ada yang salah dengan persepsi publik tentang posisi, fungsi dan tugas kerja dari jajaran Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya, Kementan adalah satu kementerian yang memiliki tugas khusus pada meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Sebagaimana rilis yang dimuat BPS, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada bulan Maret 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 0,18 persen dan 0,14 persen dihitung berdasarkan data bulanan (m to m). Kenaikan NTP dan NTUP terjadi karena index yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,32 persen dan index harga yang dibayar petani naik 0,13 persen.

NTP sendiri adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Peningkatan NTP mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani pun sebaliknya.

Masih berdasarkan data BPS, nilai PDB sektor pertanian pada kuaratal IV 2020 juga tumbuh sebesar 2,59 persen (yoy). Sementara ekspor pertanian periode Januari-Desember 2020 sebesar Rp 451,8 triliun, naik 15,79 persen jika dibanding periode yang sama di tahun 2019 yang hanya Rp 390,2 triliun.

Menurut Hendri, publik mestinya bisa memahami posisi Kementan secara baik, agar ke depan tidak ada mispersepsi yang mendorong opini publik bahwa kinerja Kementan selama ini tidak memuaskan.

"Menurut saya sangat penting sekali publik memahami tugas dan kinerja dari Kementerian Pertanian. Misalnya begini, kemarin ada polemik impor beras dan petani teriak karena bersamaan dengan panen raya. Mungkin gak banyak publik yang paham bahwa impor itu bukan tugas Kementan, melainkan tugasnya Kementerian Perdagangan. Hal-hal semacam ini menurut saya berbahaya karena pada akhirnya Kementan dianggap berkinerja tidak memuaskan," ujar Hendri di Jakarta, Rabu (14/4), seperti dalam siaran pers.

Ikuti Whatsapp Channel Republika