REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Presiden Tunisia Kais Saied telah memecat 30 pejabat dari lembaga-lembaga negara di Tunisia. Hal ini menyusul pengambilalihan kekuasaan eksekutif oleh Presiden Saied pada 25 Juli.
Bulan lalu, Saied mengumumkan dia telah membekukan parlemen, memecat Perdana Menteri Hicham Mechichi dan mengambil kendali penuh legislatif dan yudisial sampai sistem baru diberlakukan. Dia membenarkan tindakannya dengan mengutip Pasal 80 Konstitusi. Kantor Kepresidenan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap pemecatan yang dilakukan Saied.
Mechichi adalah orang pertama yang dicopot dari jabatannya, bersama dengan Menteri Pertahanan Ibrahim El-Bartaji, dan Menteri yang bertanggung jawab atas Layanan Publik dan penjabat Menteri Kehakiman Hasna Ben Slimane.
Untuk mengisi kekosongan kursi jabatan, Kantor Kepresidenan memutuskan, sekretaris jenderal dan pejabat yang bertanggung jawab atas urusan administrasi dan keuangan di pemerintahan, dan di kementerian terkait akan mengambilalih tugas sampai presiden menunjuk penggantinya.
Pada Senin (2/8), Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Dukungan Investasi, Ali Kooli diberhentikan dan digantikan Sihem Boughdiri Nemissa. Sementara Menteri Teknologi Komunikasi dan Penjabat Menteri Pertanian, Perikanan dan Sumber Daya Air, Mohamed Fadhel Kraiem, juga diberhentikan dari tugasnya. Dia digantikan oleh Nizar Ben Neji.
Seperti dilansir Middle East Monitor, Kamis (5/8), Saied memberhentikan kepala peradilan militer Jenderal Tawfk Al-Ayouni, serta kepala Otoritas Umum untuk Martir dan Orang-orang Terluka dari Operasi Revolusi dan Teroris, Abdel Razzaq Al-Kilani. Presiden juga memberhentikan Moez Mkaddem, direktur kantor Mechichi, dan pegawai pemerintah, Walid Al-Dhahabi.
Selain itu, delapan penasihat perdana menteri juga ikut dipecat. Mereka di antaranya adalah Rachad Ben Ramadan, Hassan Ben Omar, Elyes Al-Ghariani, Osama Al-Khriji, Abdel Salam Al-Abbasi, Salim Al-Tisawi, Zakaria Belkhouja, dan Mofedi Mesadi.
Selain itu pejabat lainnya yang dipecat adalah Fathi Bayar, Mohamed Ali Al-Aroui, Hossam Eddine Ben Mahmoud, Basma Al-Daoudi, Ibtihal Al-Attawi, Monji Al-Khadrawein, Nabil ben Hadid, Bassam Kchaw dan Rawdha Ben Saleh.
Pada 28 Juli, Saied memberhentikan Mohammed Lasaad Dahesh, direktur umum televisi negara, dan menugaskan Awatef El-Dali menjalankan stasiun televisi negara untuk sementara. Hari berikutnya, Saied memecat Direktur Jenderal badan intelijen di Kementerian Dalam Negeri, Lazhar Longo, dan digantikan oleh Mohamed Cherif.
Dalam sebuah pernyataan, Kantor Kepresidenan mengatakan, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Tunisia di Washington, Najmeddine Lakhal, telah diberhentikan bersama dengan Gubernur Sfax, Anis Oueslati.
Saied membantah tuduhan, dia telah melakukan kudeta. Dia mengatakan, tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan negara Tunisia.
Tindakannya dilakukan setelah protes keras pecah di beberapa kota Tunisia. Aksi protes itu mengkritik penanganan pemerintah terhadap ekonomi dan pandemi Covid-19. Demonstran menyerukan agar parlemen dibubarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika