REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Referendum tentang sistem pemerintahan Tunisia akan diadakan pada 25 Juli mendatang, dengan pemilihan parlemen awal ditetapkan pada 17 Desember 2022, presiden Tunisia mengumumkan Senin.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Kais Saied mengatakan penangguhan parlemen - yang dimulai Juli ini - akan berlanjut hingga pemilihan Desember mendatang.

Saied mengatakan "draf konstitusi dan reformasi lainnya akan disajikan pada 25 Juli dan reformasi lain yang menyangkut penyelenggaraan pemilu tanpa campur tangan dari pihak manapun dan jauh dari undang-undang sebelumnya."

Sebelumnya pada hari Senin, presiden mengatakan dalam sebuah video di Facebook bahwa langkah-langkah baru akan diambil dalam beberapa jam mendatang yang bertujuan untuk "mencapai aspirasi rakyat."

25 Juli ini, Saied menggulingkan pemerintah, membekukan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif. Sementara dia berpendapat bahwa tindakan luar biasa ini dimaksudkan untuk "menyelamatkan" negara, para pengkritiknya menuduhnya mengatur kudeta.

Tunisia, tempat lahirnya revolusi Arab Spring, dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara negara-negara Arab yang menyaksikan revolusi rakyat menggulingkan rezim penguasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika