Selain perubahan iklim, Evy mengatakan komodo juga menghadapi sejumlah ancaman lain yang dapat menurunkan populasinya terutama pada subpopulasi komodo di luar area konservasi.
Populasi komodo juga terancam ketika habitatnya, juga habitat dari hewan-hewan yang menjadi mangsanya, beralih fungsi akibat aktivitas manusia.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa fosil komodo ditemukan di Pulau Flores bagian tengah hingga Pulau Timor, namun saat ini hanya ditemukan di sejumlah pulau-pulau kecil di wilayah Flores dan yang terbanyak di Pulau Rinca serta Pulau Komodo.
“Seperti di Pulau Flores itu ketersediaan mangsa dan habitatnya itu semakin berkurang dengan adanya pemekaran kabupaten dan pemekaran desa,” papar Evy.
Subpopulasi komodo juga rentan mengalami ‘genetic drift’ sehingga terancam terkena penyakit yang dapat berujung pada kepunahan.
Oleh sebab itu, Evy mengatakan penting untuk memiliki data terkait kecenderungan genetik dari populasi komodo yang ada.
Baca juga : Taliban Klaim Kuasai Lembah Panjshir
“Sehingga ketika ada penyakit atau ancaman perubahan iklim, kita tahu ada gen yang siap melanjutkan keberlangsungan populasi tersebut,” tutur dia.
—Pengembangan Taman Nasional Komodo tidak boleh ganggu habitat
Terkait rencana pemerintah membangun infrastruktur penunjang wisata terintegrasi di Taman Nasional Komodo, Evy mengatakan hal itu dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu habitat komodo dan sifatnya hanya merevitalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada.
“Revitalisasi ini bisa dilakukan di area yang komodonya sudah terbiasa dengan kunjungan turis. Yang saya tekankan, pembangunannya jangan sampai melebar ke daerah yang seharusnya dilindungi populasi komodonya,” ujar dia.
Pembangunan di Taman Nasional Komodo ini merupakan bagian dari penataan kawasan strategis pariwisata nasional. Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas.
Pembangunan sarana pariwisata tersebut mencakup perbaikan Dermaga Loh Buaya, pengaman pantai, jalur akses setinggi dua meter, tempat penginapan para ‘ranger’, serta pos penelitian dan pemantauan habitat komodo.
Rencana ini kemudian menuai kritik dan penolakan dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena dianggap menjadi lahan bisnis investasi pariwisata.
UNESCO juga sempat meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara pembangunan sarana pariwisata di situs warisan dunia tersebut, juga meminta Indonesia mengajukan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang akan ditinjau oleh IUCN.
Menanggapi hal ini, Evy merekomendasikan agar pemerintah membentuk pusat kajian dan penelitian terkait komodo yang melibatkan masyarakat setempat sebagai landasan kebijakan.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim pembangunan di Taman Nasional Komodo hanya sebatas perbaikan fasilitas ‘yang sudah rapuh’ dan tidak ada pembangunan besar-besaran.
“Diskusinya di masyarakat kan ada pembangunan besar-besaran. Kami pastikan tidak seperti itu,” ujar Sandiaga melalui konferensi pers virtual, Senin.
Sandiaga juga mengklaim pembangunan telah sesuai dengan Amdal dan pemerintah akan mengembangkan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi berbasis konservasi. Indonesia juga tengah menyiapkan dokumen dan revisi Amdal dari pembangunan ini untuk diserahkan kepada Unesco.
