Sunday, 9 Muharram 1444 / 07 August 2022

Sunday, 9 Muharram 1444 / 07 August 2022

9 Muharram 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

44,1 Persen Warga tak Puas Pelaksanaan Demokrasi Indonesia

Ahad 26 Sep 2021 08:13 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andi Nur Aminah

Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Foto: Darmawan / Republika
Sampel responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia (IPI) memaparkan hasil survei terbarunya terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebanyak 44,1 persen responden mengaku tak puas dengan pelaksaan demokrasi saat ini.

"Jadi split, jadi yang puas 47,1 persen, yang tidak puas 44,1 persen gabungan antara kurang puas dengan tidak puas sama sekali," ujar Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis daringnya, Ahad (26/9).

Baca Juga

Dari 44,1 persen masyarakat yang tak puas, 37,1 persen di antaranya mengaku kurang puas dengan pelaksanaan demokrasi saat ini. Sedangkan 7,0 persen sisanya mengaku tidak puas sama sekali dengan demokrasi Indonesia.

Adapun 47,1 persen masyarakat yang mengaku puas, 0,4 persen di antaranya mengaku sangat puas. Sedangkan 47,1 persen lainnya mengaku cukup puas dengan pelaksanaan demokrasi saat ini. Adapun 8,3 persen responden menyatakan tak tahu atau tak jawab.

"Yang tidak puas bukan berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi, bukan. Tapi mereka punya kritik terhadap mekanisme demokrasi dijalankan," ujar Burhanuddin.

Meski mayoritas masyarakat mengaku puas dengan pelaksnaan demokrasi, 44,1 persen yang tak puas tetap perlu ditampung aspirasinya oleh pemerintah. Pasalnya, demokrasi di era Presiden Joko Widodo saat ini tengah disorot karena adanya sejumlah tindakan yang dianggap membungkam aspirasi warga.

"Juga teguran kepada Pak Kapolri yang juga mungkin dianggap berlebihan dalam menanggapi aksi atau demo. Saya kira ini penting untuk disampaikan, supaya aspirasi publik dapat ditangkap oleh policy makers," ujar Burhanuddin.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei ini pada 17 hingga 21 September 2021, dengan 1.200 responden menggunakan metode simple random samping. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen.

Sampel responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Dengan situasi pandemi Covid-19, Indikator Politik Indonesia melaksanakan survei dengan kontak telepon kepada responden.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile