REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, semua perusahaan sawit setuju untuk ikut merehabilitasi lahan mangrove. Keikutsertaan korporasi ini diharapkan bisa membantu pemerintah mencapai target rehabilitasi lahan mangrove seluas 620 ribu hektare hingga 2024. 

"Semua pabrik industri sawit, industri semua sudah saya kumpulkan dan saya akan tekankan lagi mereka wajib hukumnya menanam mangrove. Mereka mau," kata Luhut dalam acara peluncuran Peta Mangrove Nasional yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), secara daring, Rabu (13/10). 

Luhut juga mengklaim telah membicarakan hal serupa dengan pihak PT Freeport Indonesia ketika mengunjungi Papua beberapa waktu lalu. "Mereka punya beberapa ribu area yang bisa tanami mangorve, saya bilang kamu bisa ubah itu," kata dia.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi lahan mangrove seluas 620 ribu hektare (ha) hingga 2024. Adapun untuk tahun ini, ditargetkan rehabilitasi seluas 150 ribu ha. Tapi, Luhut meyakini target 2021 tak akan tercapai.

Menurut Luhut, melesetnya target rehabilitasi mangrove tahun ini terjadi karena Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melakukan refocusing anggaran. Oleh karenanya, BRGM harus bekerja cepat pada tahun depan untuk mencapai target akhir rehabilitasi lahan mangrove 2024. "So, we have to work very hard," ujar Luhut.

Plt Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Helmi Basalamah mengungkapkan, total lahan mangrove Indonesia hingga 2019 adalah 3.311.207 hektare (ha). Sedangkan berdasarkan peta mangrove terbaru, luas lahan bakau tercatat 3.364.080 ha. 

Artinya, selama dua tahun, luas tutupan mangrove bertambah 52.873 ha saja. Hanya bertambah sekitar sepertiga dari target 2021. Jika tambahan tutupan lahan mangrove itu dihitung per tahun, tentu angkanya akan lebih kecil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika