REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah dapat menggandeng Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk optimalisasi realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022. Terutama pada tingkat daerah.

"Kekhawatiran berlebih terkait kriminalisasi pejabat daerah bisa diakomodir dengan penekanan terhadap pendampingan dan konsultasi intensif baik dari pemerintah pusat maupun BPK, hingga pengawalan kejaksaan," kata Bhima, Ahad (9/1/2022).

Bhima memaparkan, dalam dua tahun terakhir, masalah pendataan menjadi salah satu hal yang menjadi penghambat kecepatan realisasi anggaran. Di samping itu, menurut dia, aturan teknis harus dibuat secara lebih jelas untuk menghindari revisi yang terlalu sering di level pejabat pelaksana teknis.

Pendampingan dan pembinaan oleh BPK sangat dibutuhkan agar hambatan-hambatan tersebut dapat terselesaikan. "Tapi apabila ada kepala daerah yang masih menumpuk belanja di bank, maupun tidak memiliki senses of urgency dengan melakukan realisasi di akhir tahun, perlu diberi sanksi yang cukup berat," ujar Bhima.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko WIdodo telah menyetujui empat program baru dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. "Di tahun 2022 ini, alokasi program PEN yang akan kami dorong yaitu Rp 414,1 triliun," ujar Airlangga.

Keempat program baru dalam PEN 2022 tersebut yakni subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar tiga persen pada Januari-Juni 2022 dan perluasan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) serta percepatan penyalurannya. Kemudian, akan terdapat pula insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan dan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) DTP untuk otomotif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika