REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan terbaru Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan dan mendapat penolakan para buruh serta pekerja. Syarat pencairan uang JHT yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun, dinilai harus dievaluasi dengan melibatkan para buruh dan pekerja.

Salah satu alasan penolakan, publik menilai kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022. Di mana Permenaker itu mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, yang berpotensi menyulitkan pekerja, terutama di tengah situasi pandemi dan ancaman PHK.

Anggota DPD, Fahira Idris mengungkapkan, apapun kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak apalagi terkait pengelolaan dana publik, wajib melibatkan publik luas dalam prosesnya atau tidak boleh diputuskan sepihak. Selain itu, sebuah kebijakan publik yang baik juga harus melihat situasi, kondisi, dan suasana kebatinan rakyat.

Saat ini, ia menilai dampak pandemi masih begitu besar dirasakan rakyat, terutama dari sisi ekonomi. Kebijakan JHT yang hanya bisa dicairkan 100 persen saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun tidak sesuai dengan situasi kebatinan pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan di tengah pandemi.