Rp 6,9 T untuk BLT Minyak Goreng yang Mengucur Mulai Bulan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Novita Intan, Febrianto Adi Saputro, Antara

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan BLT tersebut diberikan kepada 23,5 juta penerima.

Baca Juga

"Kebutuhan anggarannya Rp 6,15 triliun digunakan keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos pemerintah dan Rp 750 miliar digunakan pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL), totalnya Rp 6,9 triliun," ujarnya, saat webinar Macroeconomic Update 2022, Senin (4/4/2022).

Febrio merinci dana Rp 6,15 triliun akan dibagikan kepada 20,5 juta KPM yang tergabung dalam program keluarga harapan (PKH), dan kartu sembako. Sedangkan sisanya sebesar Rp 750 miliar akan dibagikan kepada para pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan minyak goreng dalam menjalankan usahanya.

"PKL makanan ini warung yang menggunakan minyak goreng sekitar 2,5 juta warung," kata Febrio.

Menurutnya dana tersebut masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan. Namun pembayarannya akan dilakukan sekaligus pada April sebesar Rp 300 ribu.

"Kita berikan pada April, Mei dan Juni, sebesar Rp 100 ribu per bulan per KPM dan dibayarkan April," kata dia.

Febrio menyebut BLT ini akan mulai dibagikan pada April. Hal ini mengingat ada momentum bulan puasa dan Ramadhan, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi para penerima bantuan.

“Untuk penyalurannya, kepada pada penerima bansos pemerintah akan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Sedangkan PKL akan diberikan melalui TNI dan Polri. Dari Kementerian Sosial bisa melalui PT Pos dan Bank Himbara,” ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyoroti kebijakan pemerintah menyalurkan BLT bagi warga yang terdampak kenaikan harga minyak goreng (migor). Dia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi terjadinya penyimpangan dalam penerapannya di lapangan.

"Seharusnya secara lebih terstruktur dan sistemik pemerintah dapat mengendalikan tata niaga migor ini secara lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Ketimbang pendekatan BLT yang cenderung instan dan seringkali terjadi penyimpangan saat pembagiannya," kata Mulyanto.

Menurutnya diperlukan pengawasan yang ketat dari aparat dalam penyaluran bantuan tersebut nantinya. Selain itu, pengawasan oleh publik juga dinilai perlu dilakukan dalam penerapan kebijakan BLT Migor tersebut.

Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, juga minta pemerintah menyelesaikan krisis migor secara komprehensif dan sistemik. Pemerintah diharapkan memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.

"Semua sudah tahu akar masalah krisis migor ini yaitu para pengusaha yang menguasai bisnis migor dari hulu sampai hilir tidak mau menjual sebagian kecil produknya dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk rakyat kecil. Kalau Permendag No. 6 tahun 2022 tentang DMO 20 persen dan DPO untuk CPO dan Olein dilaksanakan dengan baik tidak akan krisis migor," ungkapnya.

Dirinya juga mempertanyakan kebijakan pemberian BLT sebesar Rp 100 ribu per bulan kepada masyarakat. Sebab yang ia ketahui kebijakan tersebut diambil pemerintah dari program reguler bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kalau itu benar, berarti kebijakan itu hanya 'membuat judul baru'. Rencana Kegiatan dan dananya sudah ada dalam anggaran Kemensos sejak awal tahun anggaran, dan tentu sumber dananya dari APBN," kata Amin.

"Kalau itu yang terjadi, maka tidak nyambung antara krisis migor dan solusi yang dilakukan Pemerintah. Para pelaku usaha yang menjadi sumber penyebab krisis tetap tidak tersentuh," imbuhnya.

Alasan Presiden Joko Widodo memberikan BLT adalah untuk meringankan beban rakyat. "Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait BLT minyak goreng di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022).