REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, beban APBN untuk menanggung berbagai subsidi yang diberikan kepada masyarakat sangatlah berat. Pemerintah, kata dia, berupaya memberikan subsidi baik energi maupun pangan untuk membantu masyarakat di tengah berbagai lonjakan harga dunia akibat pandemi dan juga perang Ukraina-Rusia.
Ia kemudian menyontohkan subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM. Di Indonesia, harga BBM masih terjangkau yakni untuk pertalite sebesar Rp 7.650 dan pertamax Rp 12.500. Sementara di sejumlah negara lain seperti di Amerika, harga BBM mencapai Rp 19.400 dan di Singapura bahkan mencapai Rp 33 ribu.
"Bayangkan kalau pertalite jadi Rp 33 ribu, pasti demo semuanya. Bener nggak? Oleh sebab itu, dengan sekuat tenaga kita pertahankan harga ini. Tetapi ingat harga yang harus dibayar oleh APBN itu gede sekali," kata Jokowi di acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di E-Convention Ancol, Jakarta Utara, dikutip pada Ahad (12/6).
Jokowi mengatakan, beban APBN untuk mensubsidi BBM mencapai hingga Rp 502 triliun. Bahkan menurutnya, tak ada negara lain yang berani memberikan subsidi sebesar ini. Meskipun demikian, lanjutnya, pemerintah tetap memutuskan untuk memberikan subsidi karena perekonomian masyarakat masih belum pulih akibat terdampak pandemi Covid-19.
"Memang yang berat itu APBN, APBN menjadi berat karena subsidinya sekarang untuk BBM, pertalite, pertamax, solar, elpiji, subsidinya menjadi Rp 502 triliun. Gede sekali," ujarnya.
Selain masalah energi, Jokowi juga menyebut subsidi diberikan untuk urusan pangan. Ia mencontohkan harga beras yang masih terjangkau di dalam negeri jika dibandingkan negara lainnya. Di Indonesia, harga beras rata-rata sebesar Rp 10 ribu. Sementara di Amerika, kata dia, sudah mencapai Rp 52 ribu.
"Bayangkan kalau harga beras di sini menjadi Rp 52 ribu, demo setahun nggak rampung-rampung, bener nggak? Ini yang perlu saya sampaikan biar kita semuanya tahu. Oleh sebab itu, kita pertahankan harga beras supaya tidak naik, harga BBM juga tidak naik," ucap Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi mengatakan negara juga masih harus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp 154 triliun. Meskipun negara masih akan memberikan subsidi dan berbagai bantuan lainnya, namun Jokowi mengingatkan kemampuan APBN terbatas.
"Tetapi kita juga harus ingat APBN itu ada keterbatasannya. Ini akan terus kencangkan sampai akhir tahun entah dengan cara apa, sampai akhir tahun kita kencangkan supaya yang tadi saya sebutkan itu tidak naik dengan subsidi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika