Ia menilai, misalnya koalisi sendiri berhasil digagas mandiri oleh PDIP. Kemudian di sisi lain PKB bersama PKS yang membutuhkan minimal satu tambahan mitra koalisi untuk mencalonkan presiden. Apakah bisa tercapai dengan Gerindra atau bersama Nasdem-Demokrat.
"Artinya mitra koalisi yang berada dalam kabinet menanti arahan strategis dari Presiden Jokowi agar lakon yang dijalani seirama mulai sebelum, selama, dan sesudah pemilu 2024,” imbuhnya
Agus menjelaskan dari dua cerita di atas, yakni perihal substansi dan nonsubstansi reshuffle kabinet, maka terbentuk empat konteks politik yang penting untuk dipahami.
Pertama, peforma Kabinet Indonesia Maju untuk merespons masalah-masalah yang mengemuka, seperti ekonomi sedikit-banyak akan terganggu.
Hal ini karena para menteri yang berasal dari partai politik harus berkonsentrasi merespons momentum politik 2024. perihal Ini didukung ketika empat ketua umum partai masuk dalam jajaran menteri dan beberapa menteri turut menjadi capres-cawapres.
Kedua, Presiden Jokowi masih menjadi tokoh sentral (master mind) yang memainkan peranan vital baik dalam pembentukan poros koalisi termasuk pasangan capres-cawapresnya. Karena beberapa anggota menteri menjadi kandidat dan dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi turut memberikan restu.
"Hubungan timbal-balik (mutual relationship) semacam ini bagi para menteri maupun bukan menteri penting, agar jalan mereka menuju arena Pilpres berlangsung lancar. Sementara di sisi Presiden Jokowi, kepentingannya agar program-program yang ia jalankan selama ini bisa terus berlanjut (legacy)," paparnya.
Ketiga, bagi partai-partai yang sekarang berada di luar pemerintahan sepeti PKS dan Demokrat, keadaan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menjalankan mekanisme skema pengawasan yang efektif (checks and balances). Hal ini dilakukan agar kinerja kabinet semakin lebih baik dan bila ini sukses dijalankan, ujung-ujungnya partai juga bakal menerima insentif elektoral.
Keempat, Agus mengingatkan, publik harus siap secara lahir batin memasuki tahun politik. Sehingga menuntut kedewasaan dalam menyikapi setiap perbedaan, demi menghindari terjadinya pembelahan sosial seperti dua pemilu sebelumnya.
"Di saat yang sama juga ‘harus maklum’ ketika problem ekonomi semakin kompleks, akan sulit diselesaikan," ujarnya.
