REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Berbagai cara dan upaya dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi kemacetan di Jakarta yang kian kronis. Salah satunya dengan pembangunan moda transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT).
Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta akan membangun MRT dengan dukungan dana dari pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA). Tapi pembangunan MRT bukannya tanpa masalah.
Proyek yang berlangsung selama lima tahun mulai Januari 2012 hingga Oktober 2016 akan memperparah kemacetan Jakarta. Terlebih lagi di jalur yang akan dilewati pembangunan MRT.
Presiden Direktur PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengakui kawasan Lebakbulus hingga ke Dukuh Atas akan mengalami kemacetan parah saat proyek berjalan. "Pasti ada gangguan dan kemacetan saat pembangunan," ujarnya, Rabu (14/9).
Selama lima tahun pembangunan pasti masyarakat, khususnya pengguna jalan akan terganggu. Namun menurutnya, kemacetan di jalan-jalan yang akan dibangun jalur MRT hanya terjadi selama dua tahun, terutama pada pembangunan jalur layang MRT.
Yakni yang terletak mulai dari Lebak Bulus hingga Al Azhar. Sebab di kawasan ini akan ada pembangunan jalur atas yakni pembuatan rel MRT fly over.
Tekait Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan manajemen lalu lintas dengan melakukan perbaikan bahu jalan di sepanjang Jalan Fatmawati Jakarta Selatan.
"Kami melakukan perbaikan bahu jalan dan memperlebar jalan selebar tiga meter di sepanjang Jalan Fatmawati," ucapnya.
Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan. Di antaranya pengalihan lalu lintas pada jalan layang non tol Antasari-Wijaya yang akan dibangun.
Oleh karena itu, Pristono berharap pembangunan jalan layang non tol Jalan Antasari-Wijaya dapat segera rampung. Sebab jalan baru sebagai jalur alternatif jika terjadi kemacetan saat pembangunan MRT.
Selain itu, Dishub DKI juga akan melakukan pengaturan jam kerja proyek agar tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas terutama di jam sibuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika