REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kemacetan di Ibukota menjadi persoalan yang tidak terselasaikan hingga kini. Bukan saja menjadi urusan pemerintah provinsi, masalah kemacetan di Jakarta juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Salah satu solusi kemacetan yang ditempuh adalah perbaikan fasilitas angkutan umum untuk mengatasi kemacetan ibukota.
"Menimbang berbagai hambatan dan pengalaman dari pelaksanaan kebijakan tersebut, rapat memutuskan untuk mengambil beberapa langkah yang dapat memberikan solusi dan langsung terasa dampaknya (quick wins)," ujar Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, usai rapat mengenai kemacetan Jakarta di kantor wapres, Jumat (27/1).
Beberapa fokus tersebut antara lain peningkatan frekuensi busway dengan jeda waktu antar keberangkatan (headway) 3-5 menit, percepatan pelaksanaan konstruksi MRT dengan menyelesaikan pembebasan Stadion Lebak Bulus, meningkatkan frekuensi kereta api komuter loopline dengan headway maksimal 8 menit agar mencapai 531 trip per hari dengan kapasitas 155 ribu penumpang per hari, serta meningkatkan kapasitas parkir off-street hingga 50 persen dari kapasitas saat ini.
Terkait 17 langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi kemacetan Jakarta, Kuntoro mengatakan sebagian dari 17 langkah itu sudah berjalan. Misalnya, pengaturan jam operasi angkutan barang di tol dalam kota, penertiban angkutan liar, pemberlakuan harga khusus BBG untuk angkutan umum, upaya sterilisasi jalur busway, pembangunan lingkar dalam, pembangunan fasilitas park and ride, penambahan jalur busway, penghapusan perparkiran on-street, serta penegakan hukum perparkiran di jalan utama.
Sedangkan langkah-langkah yang belum terselesaikan antara lain adalah regulasi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di jalan utama Jakarta dan pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek.
Selain itu ada beberapa rencana jangka menengah yang masih berlangsung antara lain pembangunan jalur rel KA ke bandara pembangunan MRT yang kini sedang dalam tahap persiapan pembebasan tanah dan konstruksi akan dimulai akhir 2012, dan pembangunan enam ruas jalan tol baru di dalam kota Jakarta.
Hadir pada rapat tersebut antara lain Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kapolda Metro Jaya Untung Rajab, Kakoorlantas Mabes Polri Djoko Susilo, Dirjen Migas Evita legowo, Deputi Gubernur DKI Jakarta Sutanto, Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmydiany dan pejabat-pejabat yang terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika