REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) mengurungkan niatnya untuk mogok kerja. Pasalnya, pemerintah akhirnya bersedia memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kereta api.
Awalnya, DPD SPKA Jawa-Sumatera berencana akan mogok kerja dan operasional secara serentak pada 6 Desember 2011 mulai pukul 05.00 hingga 08.00 WIB. "Tanggal 25 November kemarin kan semua kementerian terkait sudah rapat. Mereka setuju untuk memberikan subsidi BBM pada PT KAI. Jadi, kami tak jadi mogok," ujar Ketua SPKA, Sri Nugroho, Selasa (6/12).
Menurut Nugroho, SPKA berharap pemerintah benar-benar merealisasikan janjinya. Yaitu, memberikan subsidi BBM kereta api sama dengan subsidi untuk truk dan bus. Harga solar untuk truk perliter saat ini, dijual sebesar Rp 4.500.
Sementara, PT KAI harus membeli solar per liternya Rp 9.000. "Kami ingin pemerintah menyamakan harga solar itu. Kalau sampai Januari harga BBM untuk kami tak berubah, mungkin kami akan turun lagi ke jalan," ancam Nugroho.
Nugroho mengatakan, sebenarnya dari beberapa tuntutan SPKA, pemerintah baru memenuhi satu tuntutan saja, yakni masalah BBM. Namun, SPKA melihat pemerintah masih memiliki perhatian pada PT KAI. Jadi, ancaman mogok tersebut takkan dilakukan.
Tuntutan lain yang seharusnya bisa dipenuhi pemeirintah, sambung Nugroho, adalah masalah Infrastructure Maintenance Operations (IMO) atau masalah perawatan jalan. Dalam UU 23 tahun 2007, seharusnya perawatan jalan menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun, kenyataannya pemeliharaan itu justru menjadi tanggungjawab PT KAI. Total dana yang harus dikeluarkan untuk perbaikan itu, mencapai hingga Rp 1,2 triliun.