REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyatakan pemerintah telah mengakomodasi semua keinginan masyarakat lereng Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait rencana relokasi warga yang berada di kawasan rawan bencana.

"Masalah relokasi dan keinginan warga sudah ditampung pemerintah, termasuk terkait relokasi pascaerupsi Merapi dan lahan bekas rumah yang termasuk rawan bencana bisa dimanfaatkan warga," katanya saat berkunjung ke hunian sementara korban Merapi di Dusun Gondang 3, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Sabtu.

Menurut dia, semua usulan dan permintaan sudah diterima dan Gubernur DIY langsung yang menyampaikan aspirasi warga. "Jadi bagi pemerintah rencana relokasi sudah tidak ada masalah, semua aspirasi warga akan diakomodir," katanya.

Pemerintah menghargai semua pendapat warga yang menerima atau menolak relokasi. Bagi warga yang tetap menolak dalam waktu dekat akan diputuskan dan yang ingin memanfaatkan lahan di daerah rawan bencana akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dengan konsep hutan lindung.

"Saya perintahkan sejumlah menteri untuk secepat mungkin mengambil tindakan dan putusan. Lahan di lereng Merapi tetap bisa dimanfaatkan warga namun jangan digunakan untuk pemukiman karena sudah dibangun hunian permanen di bagian bawah," katanya.

Agung mengatakan, pemerintah memang masih mempertimbangkan masalah hak kepemilikan tanah di daerah rawan bencana.

"Masalah kepemilikan tanah masih terus dibahas, namun yang jelas relokasi kali ini menghabiskan dana Rp300 miliar," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Menko Kesra juga berdialog dengan warga yang ada di hunuian sementara korban Merapi dan dilanjutkan melihat kawasan Dusun Kopeng, Kepuharjo, Cangkringan yang masuk daerah kawasan bencana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika