REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPD akan mengundang Kapolri dan juga Kapolres Ambon untuk menjelaskan insiden yang terjadi di Ambon, Maluku, minggu lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Parlindungan Purba (Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara), John Pieris dan Jacob Jack Ospara (anggota DPD dari Provinsi Maluku) dalam konferensi pers di ruang Samithi III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (15/09).
Pertikaian antarwarga yang terjadi di Ambon pada hari Minggu (11/9) telah menewaskan tiga orang, yaitu Jefry Edo Siahaan asal Medan Sumatera Utara, Klivord Belebur dan Darfin Saimen.
Pada saat jenazah Jefry Edo dipulangkan ke Medan, keluarga korban melalui Parlindungan Purba mempertanyakan latar belakang tewasnya Jefry. Parlindungan meminta aparat kepolisian untuk menjelaskan kematian Jefry dan mengotopsinya.
"Tidak adanya surat pengantar, itulah yang dipermasalahkan keluarga, meskipun mereka ikhlas menerimanya," kata Parlindungan.
Sementara itu, John Pieris menyayangkan aparat kepolisian yang lalai dan sangat lamban dalam menangani kerusuhan, sehingga menewaskan tujuh orang. John juga meminta kepolisian untuk melakukan otopsi dan uji balistik pada jenazah Jefry untuk mengetahui jenis peluru yang menewaskannya.
"Jika peluru dari aparat keamanan, maka aparat terlibat secara sistematis," katanya.
Pada saat kejadian berlangsung, John menceritakan sedang berada di Ambon dan kondisi kota Ambon saat itu seperti perang. "Kita mendorong DPD untuk memanggil Kapolda Maluku dan Kapolres," tegas John.
Jacob Jack Ospara menambahkan pemanggilan pihak kepolisian selain untuk meminta kejelasan juga dimaksudkan untuk membenahi prosedur tetap (protap) di daerah kerusuhan. Komite I DPD rencananya akan mengundang Kapolri dan Komnas HAM tanggal 27 September 2011.
Jacob meminta agar pihak media menggunakan kata-kata yang menyejukkan untuk masyarakat Ambon. "Masyarakat Ambon tidak ada tendensi untuk berkonflik, jika ada konflik maka itu ada provokasi dari luar," ujar Jacob.
Ikuti Whatsapp Channel Republika