REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review terhadap Presiden Threshold (PT) 20 persen menjadi 7-9 persen. Politikus PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, besaran ambang batas pencalonan presiden (presidensial threshold) 7-9 persen perlu dipertimbangkan untuk dikaji.
"Pandangan saya, yang paling baik adalah yang paling membuat masyarakat mendapatkan kontestasi yang adil," kata Mardani dalam diskusi daring, Jumat (8/7/2022), malam.
Ia menyebut PT 0 persen juga layak untuk dipertimbangkan, hanya saja dalam teknisnya PT 0 persen berimplikasi memunculkan banyak kandidat calon presiden. Menurutnya, hal itu berpotensi dimanfaatkan oleh para oligarki.
"Alih-aluh ada konstestasi yang lebih fair lebih terbatas, tapi tetep tidak membatasi, maka yang terjadi akan banyak sekali yang daftar atau lagi-lagi didemokrasi yang sedang tumbuh berkembang boleh jadi nanti akan ada oligarki lain yang memanfaatkan 0 persen ini, sehingga ide 4 persen, 7 atau 9 persen layak untuk dikaji secara teknis," ujarnya.
Menurutnya, oligarki akan terus berjalan menjaga hegemoninya. Seraya terus memperjuangkan Presidential Threshold dan pilkada treshold yang lebih rendah, Mardani menilai perlu terus membangun civil society yang sehat, kuat, dan berani, yang bisa untuk mendiskusikan perbedaan, dan menjaga etika dan logika bersama.
Anggota Komisi II DPR itu menuturkan, demokrasi semestinya mendekatkan rakyat, memudahkan rakyat, serta memberi manfaat kepada rakyat. Mardani menilai yang paling penting dalam demokrasi itu adalah ketika kontestasi menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas, integritas, dan kapasitas, bukan isi tas.
"Kalau tiga hal ini terus berjalan saya yakin tanaman yang kita rawat dari demokrasi akan menghasilkan bunga yang semerbak yang beragam warnanya yang akan membuat masyarkat Indonesia maju dan bahagia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika