REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden siang hari ini, Rabu (13/7/2022). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kehadirannya ini untuk berpamitan kepada Presiden Jokowi menjelang purnatugas.

"Kami tadi lapor kepada bapak Presiden, kami Anggota Dewan Komisioner 2017-2022 akan segera berakhir. Maka akan ada pelantikan yang baru jajaran baru pekan depan dan juga lama akan berakhir sehingga kami lapor kepada Bapak Presiden," ujar Wimboh di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Dalam pertemuan ini, Wimboh juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi terutama di masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara, serta mampu menangani pandemi Covid-19.

"Ini diakui di seluruh dunia bahwa kita bisa mendapatkan vaksin dengan cepat. Kita bisa mendistribusikan vaksin dengan cepat dan bahkan herd immunity sudah terjadi di Indonesia. Indikatornya bahwa 80 persen dari penduduk sudah divaksin, Indonesia sudah mencapai itu," jelas Wimboh.

Perbaikan kondisi pandemi di Indonesia ini pun mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan juga aktivitas ekonomi. Hal ini terlihat dari semakin tingginya mobilitas masyarakat ke berbagai daerah wisata, seperti Bali, Jogja, dan lainnya. Kondisi ini, kata Wimboh, menunjukan semakin pulihnya kondisi ekonomi di Indonesia saat ini.

"Untuk itu, tanpa ada kepemimpinan Bapak Presiden, terutama dalam penanganan Covid-19 dan pengambilan kebijakan-kebijakan bantuan sosial dan sebagainya agar masyarakat bisa bertahan, niscaya kita bisa seperti sekarang ini. Sektor keuangan tentunya sangat bergantung dari itu," ujarnya.

Namun demikian, tantangan ke depan justru tak semakin mudah. Pemerintah masih akan menghadapi terjadinya hyper-inflation, naiknya harga di sektor energi serta beberapa komoditas lainnya, serta adanya normalisasi kebijakan suku bunga the Fed yang tidak bisa dianggap enteng.

Cepat atau lambat, kondisi inipun akan berimbas pada perekonomian Indonesia dan juga akan berdampak pada kenaikan inflasi. "Bahkan angka terakhir sudah 4,35 persen sehingga ini semua harus kita jawab dengan kebijakan-kebijakan yang terukur dan tepat. Tepatnya bukan tepat sasaran tapi juga tepat waktu di segala sektor terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan sektor jasa keuangan," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika