REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Desain baru pengelolaan transmigrasi kini sudah memasuki tahap akhir dan tinggal ditetapkan. Dalam desain baru tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengedepankan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, program transmigrasi ke depan tidak boleh hanya sekadar pengiriman peserta program atau memindahkan orang ke kawasan baru yang disiapkan. Tetapi lebih dari itu, harus sudah ada analisa terkait kesiapan infrastruktur, produk unggulan di kawasan tersebut, hingga bagaimana serapan pasar terkait produk unggulan yang dikembangkan.
"Dan ini harus menjadi program kolaboratif pentahelix yang melibatkan banyak kalangan," ujar Mendes Halim dalam keterangannya pada Sabtu (3/12/2022).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Halim, sapaan akrabnya, di sela rangkaian kegiatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) di kompleks Kemendes PDTT, Jakarta. Kemendes PDTT diketahui menggelar rangkaian kegiatan HBT ke-72 dengan berbagai acara, mulai dari Istighotsah Kubro hingga konser amal untuk Korban Gempa Bumi Cianjur. Berbagai kegiatan tersebut menjadi rangkaian acara jelang puncak HBT 2022 yang akan digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada 12 Desember 2022.
Mendes Halim mengatakan, Hari Bhakti Transmigrasi merupakan momentum menggelorakan kembali program transmigrasi. Menurutnya, transmigrasi harus menjadi alternatif bagi upaya nyata dalam melakukan pemerataan pembangunan dan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat.
"Bapak Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa upaya dalam melakukan pemerataan pembangunan merupakan salah satu concern utama pemerintah. Maka saat ini distribusi investasi tak lagi terpusat di Jawa, pun begitu dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan bagian upaya untuk pemerataan pembangunan. Maka Transmigrasi pun semangatnya sama," katanya.
Gus Halim mengatakan, program transmigrasi dalam tiga tahun terakhir difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat hingga konektivitas ekonomi di kawasan eksisting. Atas dasar itulah dalam beberapa tahun terakhir belum ada pembukaan kawasan transmigrasi baru.
Terkait rencana pembukaan kawasan baru transmigrasi, lanjut Gus Halim, harus diproyeksikan terlebih dahulu banyak hal. Termasuk akses yang bagus serta penanganan lahan, agar transmigran nantinya mampu mengelola kawasannya dengan cepat dan mudah.
Sejauh ini, lanjut Gus Halim, analisis serta penetapan kawasan baru oleh Kemendes PDTT hampir terselesaikan. Analisis tersebut di antaranya mempertimbangkan percepatan penyiapan dan pembangunan lahan transmigrasi untuk menghemat waktu, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peningkatan SDM.
"Sehingga ada paradigma baru, ada manajemen baru yang hari ini sudah memasuki tahapan finishing atau penetapan," ujar Gus Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika