Ahad 08 Jan 2023 17:11 WIB

Demokrat-PKS: Oposisi Gabung Enam Partai Pendukung Pemerintah Tolak Proporsional Tertutup

Jangan sampai ada hak rakyat dalam demokrasi yang dirampas lewat sistem pemilu.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
(Dari kiri) Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memberikan keterangan kepada wartawan usai silaturahmi awal tahun di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023). Delapan pimpinan partai politik bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
(Dari kiri) Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memberikan keterangan kepada wartawan usai silaturahmi awal tahun di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023). Delapan pimpinan partai politik bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak delapan partai politik yang berada di parlemen, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan lima sikap penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. Dua di antaranya adalah oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan alasannya mengapa pihaknya menolak sistem proporsional tertutup. Pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam demokrasi yang dirampas lewat sistem pemilihan umum (pemilu).

Baca Juga

"Jika tertutup rakyat tidak bisa memilih wakil rakyatnya, tidak ingin membeli kucing dalam karung. Pada saatnya para pemimpin yang bisa membawa perubahan, terbuka bisa dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini," ujar AHY di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2022).

Selain itu, partai politik juga harus dapat menjaga semangat para kadernya yang berkontestasi dalam pemilihan legislatif (pileg). Sebab, mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi wakil dari masyarakat.